Markaberita.id | Jakarta, 30 September 2025 – Program andalan Presiden Prabowo Subianto, Makan Bergizi Gratis (MBG), yang bertujuan memberantas stunting dan malnutrisi, kini dihadapkan pada krisis kepercayaan. Sejak diluncurkan 6 Januari 2025, program yang dikoordinasikan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) ini justru mencatat lebih dari 4.771 kasus keracunan, dengan korban mencapai 6.452 anak.
Insiden terbaru yang menimpa 20 siswa SDN 01 Gedong di Jakarta Timur menjadi titik didih kemarahan publik. Kegagalan berulang dalam menjamin keamanan pangan ini dinilai sebagai bukti nyata krisis kompetensi di tubuh BGN.
SPJ: BGN Gagal Jawab Amanat Gizi, Presiden Harus Bertindak Tegas
Ketua Solidaritas Pemuda Jakarta (SPJ), Choirul Umam, melontarkan kritik keras, mendesak Presiden Prabowo untuk tidak menutup mata terhadap masalah struktural ini. Umam menegaskan bahwa program yang baik harus dieksekusi oleh tim yang tepat.
“Program MBG adalah visi yang baik, tetapi program ini sedang dijalankan oleh orang-orang yang tidak berkompeten. Kasus keracunan yang mencapai ribuan anak adalah bukti kegagalan kolektif,” tegas Umam.
Menurut Umam, keanggotaan BGN harus diisi oleh pakar dan ahli gizi mumpuni, bukan sekadar menunjuk pejabat tanpa latar belakang keahlian yang memadai. Program ini bertujuan mengatasi masalah gizi yang kompleks, sehingga membutuhkan profesionalisme tertinggi.
“Pak Presiden harus merombak total semua anggota BGN sekarang. Ganti mereka dengan orang-orang yang benar-benar ahli di bidang gizi. Anak-anak Indonesia tidak boleh lagi menjadi korban hanya karena program ini dipegang oleh tim yang salah,” serunya.
Kritik Edukatif: Bahaya Pangan Olahan dan Minimnya Jam Terbang Ahli Gizi
Selain mendesak perombakan BGN, Umam juga menyoroti kelemahan substansial dalam pelaksanaan MBG yang justru bertentangan dengan prinsip gizi yang benar:
- Menu Kontroversial: Adanya menu seperti burger dan spagheti dalam MBG dinilai tidak tepat. Makanan tersebut termasuk kategori ultra processed food yang secara ideal tidak mendukung nilai gizi untuk mengatasi stunting.
- Kualitas SDM Rendah: Umam mengungkapkan bahwa tenaga ahli gizi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) banyak diisi oleh ahli gizi baru lulus yang belum memiliki jam terbang memadai. Pengawasan kualitas dan keamanan pangan berskala nasional tidak bisa diserahkan pada individu yang minim pengalaman.
“Ini bukan hanya soal keracunan. Ini soal edukasi. Kita ingin anak-anak sehat, bukan malah diberi makanan yang tergolong junk food,” kata Umam.
MBG Harus Lanjut, Tapi Wajib Kembali ke Akar Lokal dan Profesional
Meskipun keras dalam kritiknya, SPJ sepakat bahwa Program MBG harus tetap berjalan karena manfaatnya bagi kelompok rentan sangat signifikan. Namun, keberlanjutan program harus disertai dengan reformasi total:
- Stop Dapur Bermasalah: Tutup semua dapur MBG yang terbukti menjadi biang keladi keracunan.
- Tingkatkan Profesionalisme: Ganti ahli gizi SPPG dengan mereka yang memiliki jam terbang tinggi.
- Prioritaskan Lokal: Fokus pada penggunaan bahan baku lokal yang terbukti aman dan bergizi, serta hentikan ketergantungan pada bahan impor jika sumber daya domestik tersedia.
- Ujung Tombak Gizi: “MBG ini harus menjadi ujung tombak sejati dalam mengatasi stunting. Pak Prabowo harus mendengarkan kritik ini agar programnya tidak hanya sukses secara visi, tapi juga sukses dalam implementasi dan hasil,” tutup Umam.
Keputusan Presiden Prabowo untuk segera mengevaluasi dan merombak BGN akan menjadi penentu apakah program MBG mampu kembali mendapatkan kepercayaan publik dan benar-benar efektif sebagai solusi gizi nasional.(Red).
