Markaberita.id | Jakarta, 10 Agustus 2025 – Kabar pembentukan tim khusus antara Pengembang Kawasan Perumahan (PKP) dan Pemprov DKI Jakarta memang terdengar menjanjikan. Tujuannya, memperlancar izin pembangunan hunian. Namun, menurut Deden Chandra, Nusantara Urban Housing – Center, solusi perumahan Jakarta lebih dari sekadar urusan birokrasi. Ini adalah pertarungan melawan harga tanah yang meroket dan kebutuhan dasar warga yang mendesak.
“Mempermudah izin itu langkah yang baik, tapi jangan sampai kita terjebak ilusi,” ujar Deden. Ia menjelaskan bahwa pengembang swasta berorientasi pada profit. Tanpa insentif khusus dari pemerintah, seperti keringanan pajak atau kemudahan pendanaan, memangkas birokrasi tidak akan otomatis membuat harga rumah menjadi terjangkau. “Membangun hunian terjangkau dan mencari keuntungan itu dua hal yang sulit disatukan tanpa intervensi pemerintah,” tegasnya.
Sesungguhnya Deden Chandra menyebut harga tanah sebagai hambatan terbesar yang menghantui setiap proyek perumahan di Ibu Kota. “Tanpa penyediaan bank tanah (land bank) oleh pemerintah, harga hunian akan tetap sulit dijangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan menengah,” katanya. Ia mendesak pemerintah untuk proaktif membeli dan mengendalikan lahan agar harga tidak melambung, sehingga pengembang bisa membangun dengan biaya yang lebih masuk akal.
Di tengah harga tanah yang tidak terkendali, Deden menekankan bahwa Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) tetap menjadi jawaban paling realistis dan berpihak pada MBR. “Sudah saatnya Pemprov kembali memprioritaskan pembangunan Rusunawa yang layak huni, terintegrasi dengan transportasi publik, dan berlokasi strategis,” sarannya. “Rusunawa bukan sekadar tempat tinggal, melainkan ekosistem yang bisa menunjang mobilitas dan kesejahteraan warga.”
Secara keseluruhan, Deden Chandra mengajak publik untuk melihat masalah ini secara holistik. Memperlancar izin adalah langkah awal yang baik, tetapi harus diikuti dengan strategi lain seperti penyediaan bank tanah, skema insentif yang menarik, dan komitmen kuat untuk membangun Rusunawa yang berkualitas. Tanpa strategi yang menyeluruh, kolaborasi PKP-Pemprov berisiko menjadi janji kosong yang tidak bisa menyelesaikan masalah perumahan Jakarta secara fundamental.(Red).
