Markaberita.id | Jakarta, 12 Agustus 2025 — Riuh rendah seleksi anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) DKI Jakarta menghangat di sebagian kalangan. Proses seleksi yang seharusnya menjadi wadah bagi warga terbaik untuk berkontribusi, kini justru diwarnai kekhawatiran akan adanya intervensi politik dan praktik “titipan”. Isu ini mencuat seiring dengan perpanjangan jadwal pendaftaran dan perubahan tahapan seleksi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi DKI Jakarta.
Menanggapi hal ini, Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Jakarta Barat memberikan pandangan konstruktif. Wakil Ketuanya, Andi Nugroho—yang akrab disapa Andi Uban—menekankan bahwa peran FKDM sebagai “mata dan telinga masyarakat” sangat penting dalam mendeteksi ancaman dini. Namun, ia mengingatkan bahwa tanpa mekanisme seleksi yang transparan dan akuntabel, fungsi mulia tersebut berisiko tergerus oleh kepentingan politik.
“Tanpa mekanisme transparansi dan checks-and-balances yang kuat, ada risiko penyimpangan. Dengan desain seleksi yang jelas, pengawasan dari berbagai pihak (multistakeholder), dan aturan konflik kepentingan yang ketat, DKI Jakarta dapat meminimalkan intervensi politik dan menjaga kredibilitas FKDM,” jelas Andi.
Perubahan jadwal seleksi, seperti pergeseran waktu Ujian CAT dari 28–31 Juli menjadi 18–22 Agustus dan wawancara ke 25–29 Agustus, memang memicu spekulasi. Namun, Andi mengajak masyarakat untuk memberikan kesempatan kepada Panitia Seleksi (Pansel) untuk bekerja. “Kita sebaiknya beri kesempatan Pansel untuk bekerja. Kami yakin komposisi Pansel di Jakarta Barat yang terdiri dari unsur tokoh masyarakat, akademisi, Polri, TNI, dan BINda sudah cukup representatif,” ujarnya.
Lebih lanjut, Andi menyoroti perlunya kriteria seleksi yang terukur dan objektif. Ia mengkritik penggunaan istilah subjektif seperti “integritas” tanpa indikator yang jelas, yang rentan disalahgunakan untuk menyeleksi kandidat berdasarkan afiliasi tertentu. “Harus ada kriteria yang terukur dan ringkasan hasil penilaian yang transparan sebagai bukti kelulusan. Ini penting untuk memastikan anggota FKDM terpilih benar-benar memiliki pengalaman komunitas, rekam jejak non-partisan, dan kompetensi mediasi konflik,” tegas Andi.
Kekhawatiran publik terhadap manipulasi dalam tahapan tes dan wawancara, serta potensi jaringan patronase politik yang menempatkan kader-kader mereka, menjadi tantangan utama bagi Pansel. Untuk itu, Andi berharap Pansel dapat menunjukkan integritasnya agar anggota FKDM yang terpilih nantinya adalah individu yang berdedikasi tinggi kepada masyarakat, bukan kepada kepentingan kelompok tertentu.(Red).
