Markaberita.id | Jakarta, 1 Agustus 2025 – Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri kembali menunjukkan taringnya dalam upaya menjaga ketahanan pangan nasional. Langkah tegas mereka membongkar kasus dugaan beras oplosan mendapat apresiasi luas, termasuk dari ulama kondang Habib Salim Jindan. Namun, di tengah sorotan positif tersebut, sikap Gubernur DKI Jakarta, Pramono, justru menuai kritik karena dinilai pasif dan terkesan membiarkan.
Seruan Habib Salim Jindan: Usut Tuntas dan Desak Pecat Pelaku
Kasus ini mencuat setelah Dittipideksus Bareskrim Polri menetapkan tiga direksi perusahaan pangan terkemuka, Food Station, sebagai tersangka. Mereka adalah Direktur Utama Karyawan Gunarso (KG), Direktur Operasional Ronny Lisapaly, dan Kepala Seksi Quality Control RP.
Menanggapi penetapan ini, Habib Salim Jindan secara khusus memberikan apresiasi. “Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Satgas Pangan Polri. Ini adalah bukti nyata bahwa aparat penegak hukum kita serius melindungi masyarakat dari kejahatan ekonomi yang merugikan rakyat kecil,” ujarnya.
Lebih lanjut, Habib Salim Jindan tak ragu menyuarakan tuntutan tegas. Ia meminta agar kasus ini diusut tuntas hingga ke akar-akarnya. “Saya meminta pihak kepolisian untuk terus mengusut tuntas dan membongkar jaringan pelaku beras oplosan ini sampai ke akar-akarnya. Jangan ada yang terlewatkan,” tegasnya.
Tak hanya itu, ia juga mendesak Gubernur Pramono untuk segera mengambil tindakan tegas terhadap jajaran direksi dan komisaris PT Food Station. “Saya minta Gubernur Pramono segera bertindak. Pecat seluruh direksi dan komisaris PT Food Station yang terbukti terlibat. Ini harus menjadi pelajaran penting bagi semua pihak,” tambahnya.
Sikap Gubernur Pramono: Antara Peran dan Keheningan
Di tengah desakan publik, sikap Gubernur Pramono justru menimbulkan pertanyaan besar. Sebagai kepala daerah yang bertanggung jawab atas pengawasan pasokan pangan di Ibu Kota, bungkamnya Gubernur Pramono dalam isu sepenting ini memicu spekulasi.
Pengamat kebijakan publik, Nurdin Sumadiharjo, turut mengkritik sikap tersebut. “Gubernur seharusnya memberikan pernyataan yang menenangkan warga dan menegaskan komitmen Pemprov untuk mengawasi ketat distribusi pangan. Diamnya beliau justru menimbulkan pertanyaan, seolah-olah pemerintah daerah lepas tangan dari persoalan yang langsung menyentuh hajat hidup orang banyak,” ujar Nurdin.
Kasus ini menjadi pengingat penting bagi para pemimpin daerah. Apresiasi terhadap aparat penegak hukum tidaklah cukup. Publik menantikan tindakan konkret dan pernyataan tegas dari pemerintah daerah untuk memastikan kasus serupa tidak terulang dan menjamin keamanan pangan bagi seluruh warganya.(Red).
