JAKARTA, Markaberita.com – Padepokan Hukum Indonesia memberikan apresiasi atas langkah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipikor) Polri dalam menyidik dugaan korupsi pasokan batu bara yang berdampak pada krisis listrik dan blackout di sejumlah wilayah di Indonesia. Dengan estimasi kerugian negara dan perekonomian mencapai Rp5 triliun, kasus ini dinilai sebagai kejahatan serius yang tidak bisa dipandang hanya sebagai pelanggaran administratif.
Namun, di tengah bergulirnya proses penyidikan, Padepokan Hukum Indonesia menekankan agar aparat tidak terjebak pada pengusutan pelaku lapangan semata. Masyarakat kini menuntut keberanian Polri untuk mengungkap aktor intelektual (mastermind) dan pihak-pihak yang menikmati keuntungan dari rantai bisnis pertambangan yang kotor.
”Apabila penyidikan benar-benar dilakukan secara menyeluruh, aparat penegak hukum harus memiliki nyali untuk menelusuri dugaan praktik mafia yang mengatur kuota RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya), distribusi, hingga pasokan batu bara ke pembangkit listrik,” ujar Mus Gaber dari Padepokan Hukum Indonesia, senin (06/07/26).
Padepokan Hukum Indonesia menyoroti adanya persepsi publik bahwa penanganan perkara di sektor pertambangan selama ini kerap berjalan lambat dan berlarut-larut. Menurut mereka, penyidikan yang sedang berlangsung harus menjawab keraguan tersebut dengan proses hukum yang transparan, profesional, dan berbasis bukti yang kuat.
Terkait maraknya spekulasi mengenai keterlibatan individu atau inisial tertentu yang berkembang di ruang publik, Padepokan Hukum Indonesia menegaskan bahwa aparat perlu memberikan kejelasan berdasarkan fakta hukum. Kasus sebesar ini, menurut mereka, mustahil terjadi tanpa adanya kolaborasi dari berbagai pihak.
”Jangan sampai ada kesan bahwa dugaan terhadap pihak tertentu diabaikan jika memang terdapat bukti yang layak untuk didalami. Negara tidak boleh kalah oleh mafia,” tegasnya.
Padepokan Hukum Indonesia mengingatkan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak diukur dari intensitas konferensi pers, melainkan dari keberanian mengungkap seluruh pihak yang bertanggung jawab, memulihkan kerugian negara, serta memastikan praktik serupa tidak kembali terjadi.
”Inilah momentum bagi Polri untuk membongkar jaringan mafia pengatur kuota RKAB hingga ke akarnya. Sejarah akan mencatat apakah perkara ini menjadi tonggak pembenahan tata kelola pertambangan nasional, atau justru kembali menjadi kasus besar yang berhenti di tengah jalan,” pungkasnya.(red).
