Jakarta, Markaberita.com – Pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, yang mengaku merangkap jabatan sebagai “Project Manager PLN” selama sepuluh hari terakhir, memicu spekulasi publik. Langkah ini dinilai sebagai sinyal kuat bahwa pemerintah mulai secara terbuka menuding manajemen PLN gagal mengelola pasokan energi primer.
Ketua Padepokan Hukum Indonesia, Mus Gaber, menyoroti pernyataan Bahlil yang mempertanyakan efisiensi pasokan batu bara PLN. Bahlil menyebutkan bahwa secara matematis, kebutuhan batu bara seharusnya mencukupi hingga akhir tahun, sehingga muncul dugaan adanya “sesuatu yang tidak beres” dalam tata kelola internal PLN.
”Pernyataan ini sangat serius. Jika secara nasional stok batu bara aman, maka masalah utamanya bukan pada ketersediaan, melainkan pada tata kelola pengadaan, kontrak, distribusi, hingga manajemen risiko di tubuh PLN,” tegas Mus Gaber di Jakarta, Kamis (25/6).
Mus Gaber mencatat, Bahlil berulang kali menegaskan bahwa langkah intervensi tersebut merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Hal ini mengindikasikan bahwa kritik tersebut bukan sekadar opini pribadi menteri, melainkan telah mendapat legitimasi politik dari kepala negara.
Publik kini mempertanyakan urgensi pembentukan tim pengadaan energi primer yang melibatkan BPKP, aparat penegak hukum, dan inspektorat. Menurut Padepokan Hukum Indonesia, langkah ini secara implisit mengakui adanya kelemahan kronis dalam sistem pengawasan pengadaan energi di PLN selama ini.
Dengan data kebutuhan mencapai 154 juta ton dan kontrak pasokan 141 juta ton, publik berhak mendapatkan transparansi mengapa pemadaman listrik bergilir tetap terjadi. Padepokan Hukum Indonesia mendesak agar narasi politik ini tidak berhenti pada retorika, melainkan harus ditindaklanjuti dengan langkah nyata.
”Kami mendesak dilakukannya audit independen terhadap seluruh rantai pengadaan batu bara PLN. Ini bukan lagi sekadar soal pemadaman listrik, melainkan soal akuntabilitas pengelolaan energi nasional,” lanjut Mus Gaber.
Lebih jauh, ia menilai jika pemerintah benar-benar telah kehilangan kepercayaan terhadap manajemen PLN, maka evaluasi menyeluruh terhadap jajaran pengambil keputusan di perusahaan pelat merah tersebut menjadi sebuah keharusan, bukan sekadar pilihan.
”Jangan sampai pernyataan keras ini hanya menjadi narasi politik sesaat. Negara wajib mengungkap kebenaran di balik tata kelola ini secara transparan dan bertanggung jawab kepada publik,” pungkasnya.(red).
