YOGYAKARTA, Markaberita.com – Aksi mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) yang menginterupsi diskusi publik di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) pada Senin (15/06) lalu berbuntut panjang. Bukan sekadar keributan, mahasiswa menegaskan bahwa tindakan tersebut adalah akumulasi dari rasa muak dan hilangnya kepercayaan publik terhadap rezim pemerintah saat ini.
Dalam konferensi pers di depan Balairung UGM, Rabu (17/06), perwakilan mahasiswa membantah tudingan bahwa mereka anti-dialog. Mereka justru mengkritisi format acara yang dihadiri oleh Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, dan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko.
Menurut Gladwin, juru bicara mahasiswa UGM, acara tersebut dianggap hanya menjadi ajang pamer pencapaian pemerintah.
”Bagaimana mungkin kami dapat berdiskusi secara substantif, solutif, dan setara dengan pihak pemerintahan yang selama ini sudah tidak dapat dipercaya dan tidak berpihak pada rakyat?” tegas Gladwin di hadapan awak media.
Mahasiswa merasa narasi yang beredar sering kali memotong kronologi, sehingga seolah-olah mahasiswa menolak dialog. Padahal, bagi mereka, dialog yang sehat mustahil dilakukan dengan pihak yang dianggap abai terhadap jeritan rakyat.
Sebagai bentuk protes, mahasiswa UGM menyampaikan empat tuntutan utama kepada pemerintah:
- Bebaskan Tahanan Politik: Segera bebaskan seluruh tahanan politik dan berikan amnesti bagi mereka yang mengalami kriminalisasi.
- Jaminan Demokrasi: Hentikan segala bentuk pembatasan terhadap aksi demonstrasi dan ruang berekspresi.
- Demiliterisasi Ruang Sipil: Tarik mundur militer dari ruang sipil serta cabut UU TNI dan UU Polri yang dinilai mengancam kebebasan warga.
- Hentikan Kriminalisasi: Stop segala bentuk intimidasi dan kriminalisasi terhadap aktivis.
Mahasiswa juga menyoroti berbagai kebijakan kontroversial, mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga proyek food estate di Papua Selatan, yang dianggap tidak menyentuh akar permasalahan masyarakat.
Budiman Sudjatmiko, yang sempat disorot dalam aksi tersebut, menepis tudingan “pengkhianat” yang disematkan kepadanya. Ia berargumen bahwa dukungannya terhadap pemerintahan saat ini adalah dukungan terhadap hasil pemilu yang demokratis, bukan terhadap rezim diktatorial.
Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Rektorat UGM mengenai desakan mahasiswa agar kampus mengeluarkan sikap resmi terkait kondisi demokrasi nasional.(Red).
#UGMBergerak #MahasiswaUGM #DemokrasiIndonesia #KawalDemokrasi #AksiMahasiswa #IndonesiaDaruratDemokrasi #BudimanSudjatmiko #KritikPemerintah #MarkaBerita #BeritaTerkini
