JAKARTA, Markaberita.com – Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Bidang Hukum, HAM, dan Kebijakan Publik, Busyro Muqoddas, secara tegas mendesak pemerintah untuk melakukan moratorium atau penghentian sementara terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Desakan ini disampaikan menyusul indikasi kuat ketidaktransparanan dalam proses perencanaan dan tata kelola program tersebut.
Sebagaimana dilansir dari Kompas, Busyro menyampaikan kritik tersebut saat ditemui di Gedung PP Muhammadiyah, Jakarta, pada Selasa (16/6/2026). Ia menilai bahwa berbagai langkah perbaikan yang ditawarkan pemerintah sejauh ini belum mampu menjawab persoalan mendasar di lapangan.
”Program MBG ini terindikasi kuat tidak transparan. Dampak mudharatnya sudah terang-terangan lebih banyak. Kami berharap Mahkamah Konstitusi (MK) dapat memberikan pertimbangan moral konstitusional untuk menghentikan sementara program ini agar bisa dilakukan evaluasi secara komprehensif,” ujar Busyro.
Respons Badan Gizi Nasional (BGN)
Di sisi lain, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Agustina Arumsari, menegaskan bahwa lembaganya tetap tegak lurus menjalankan mandat Presiden Prabowo Subianto untuk mengelola dan memperbaiki MBG. Hal ini disampaikan Arumsari usai mengikuti rapat tertutup dengan Komisi IX DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026).
Arumsari menyatakan bahwa pihaknya terbuka terhadap segala bentuk masukan publik. Ia menegaskan bahwa fokus utama BGN saat ini adalah membenahi tata kelola secara internal.
”Kami menjalankan perintah Presiden. Terkait adanya aksi demonstrasi, itu adalah hak warga negara dan kami menghargainya. Fokus saya dan Pak Trenggono diangkat adalah untuk memperbaiki BGN. Data menunjukkan masih banyak rakyat yang kekurangan gizi, mulai dari ibu hamil hingga anak usia sekolah. Itu yang terus kami perbaiki,” jelas Arumsari.
Sebagai langkah konkret, BGN menerapkan moratorium sementara selama masa libur sekolah. “Kami memanfaatkan momentum libur sekolah ini untuk menghentikan operasional. Kami akan mengaudit semua dapur dan membenahi tata kelola secara menyeluruh. Harapannya, saat anak-anak masuk sekolah nanti, kondisi di lapangan sudah lebih rapi dan tertata,” tambahnya.
Penegasan Pemerintah
Menanggapi dinamika yang ada, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, dalam keterangannya pada Rabu (17/6/2026), kembali menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menghentikan program MBG secara permanen.
”Masalah dalam operasionalisasi adalah hal yang wajar dalam sebuah program besar. Namun, kendala yang ada tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan program yang manfaatnya nyata. Hanya orang mati yang tidak memiliki masalah. Selama kita hidup pasti ada dinamika, dan tugas pemerintah adalah melakukan evaluasi terus-menerus,” tegas Qodari.
Pemerintah berkomitmen bahwa momen evaluasi total selama libur sekolah ini akan memastikan tata kelola yang lebih bersih, transparan, dan tepat sasaran saat program kembali berjalan nantinya.(Red).
#MakanBergiziGratis #MBG #BusyroMuqoddas #Muhammadiyah #Transparansi #BadanGiziNasional #KebijakanPublik #BeritaTerkini #Markaberita #EvaluasiMBG
