JAKARTA, Markaberita.com – Krisis fiskal di Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut) kian memprihatinkan. Gubernur Sherly Tjoanda secara terbuka mengaku bahwa kas daerah tidak lagi mampu menanggung beban gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hingga akhir tahun 2026. Dalam rapat bersama Komisi II DPR RI di Senayan, Senin (8/6/2026), Sherly menyebut Dana Alokasi Umum (DAU) hanya tersisa Rp960 miliar, sementara total kebutuhan belanja pegawai telah membengkak hingga Rp1,1 triliun.
Menanggapi keluhan tersebut, Koordinator Center for Budget Analysis (CBA), Jajang Nurjaman dalam siaran tertulisnya pada senin (08/06/26), memberikan kritik keras. Menurut Jajang, alih-alih melakukan “tur curhat” ke DPR yang bersifat seremonial, Gubernur seharusnya menunjukkan keberanian untuk melakukan efisiensi anggaran internal yang dinilai masih sangat boros.
Jajang menekankan bahwa defisit yang terjadi bisa ditekan jika Pemerintah Provinsi Malut berani memangkas pos-pos anggaran yang tidak prioritas, seperti hibah kepada instansi vertikal sebesar Rp11,8 miliar yang notabene sudah dibiayai penuh melalui APBN. Menurutnya, dana tersebut tidak perlu lagi disubsidi menggunakan uang daerah dan seharusnya bisa dialihkan untuk menambal kekurangan gaji pegawai.
Selain hibah, CBA menyoroti anggaran perjalanan dinas Pemprov Malut tahun 2026 yang menembus angka fantastis sebesar Rp120,4 miliar. Jajang menilai angka tersebut sangat dahsyat dan berpotensi menjadi “ladang basah” serta celah kebocoran uang rakyat. Poin yang paling krusial bagi CBA adalah adanya anggaran khusus perjalanan dinas luar negeri Gubernur sebesar Rp500 juta. Jajang mempertanyakan urgensi anggaran tersebut di tengah kas daerah yang sedang seret. “Kas daerah sedang kritis, malah menganggarkan perjalanan ke luar negeri. Ini mau studi banding atau sekadar bulan madu dengan uang rakyat?” sindir Jajang tajam.
Jajang menilai kunjungan Gubernur ke DPR hanya membuang-buang waktu dan biaya. Ia melihat DPR saat ini seolah tidak memiliki taji untuk memberikan solusi nyata atas krisis keuangan daerah. Percuma datang ke DPR jika hanya untuk seremonial yang tidak mengubah keadaan. Ia mendesak Gubernur Sherly Tjoanda untuk segera melakukan efisiensi anggaran di setiap perangkat daerah agar uang rakyat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga, bukan habis untuk jalan-jalan mewah. Jika tidak segera berbenah, wajar jika posisi gubernur hanya diisi oleh keluhan semata tanpa adanya solusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat.(Red).
