JAKARTA, Markaberita.com – Pertemuan antara Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan BPJS Kesehatan pada Rabu (13/5/2026) menandai babak baru dalam ekosistem perlindungan sosial di Indonesia. Audiensi strategis ini bukan sekadar agenda silaturahmi, melainkan langkah konkret untuk mengintegrasikan dana zakat sebagai instrumen pendukung dalam menjaga keberlanjutan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan.
Di balik capaian kepesertaan yang telah menyentuh 285 juta jiwa atau sekitar 98 persen penduduk Indonesia, BPJS Kesehatan kini menghadapi tantangan fiskal yang cukup nyata. Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, mengungkapkan bahwa beban biaya layanan kesehatan nasional saat ini mencapai Rp16 triliun setiap bulan, sementara iuran yang masuk baru berada di angka Rp14 triliun. Kondisi ini memaksa lembaga tersebut menggunakan dana cadangan untuk menutupi defisit operasional sebesar Rp2 triliun setiap bulannya. Sinergi dengan BAZNAS diharapkan menjadi langkah mitigasi agar stabilitas pelayanan tetap terjaga dan sistem jaminan kesehatan nasional tetap berkelanjutan.
Dalam forum tersebut, kedua lembaga menjajaki dua pilar kolaborasi utama untuk menutup celah sosial yang ada. Pertama, sinkronisasi data mustahik guna memberikan bantuan intervensi medis bagi masyarakat miskin yang memiliki tunggakan iuran atau kepesertaan JKN yang tidak aktif, sehingga mereka dapat segera kembali memperoleh layanan kesehatan darurat. Kedua, rencana pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di lingkungan BPJS Kesehatan yang akan menghimpun zakat dari sekitar 10.000 pegawai melalui sistem pemotongan gaji otomatis atau payroll deduction. Jika terealisasi, BPJS Kesehatan berpotensi menjadi salah satu basis penghimpunan zakat profesi terbesar di lembaga publik nasional.
Ketua BAZNAS RI, Sodik Mudjahid, menegaskan bahwa sinergi ini merupakan implementasi nyata nilai Islam dalam semangat tolong-menolong. Menurutnya, kepercayaan publik terhadap lembaga zakat tidak dibangun melalui kampanye semata, melainkan melalui efektivitas program strategis yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat. Bantuan kesehatan bagi dhuafa menjadi sektor yang sangat krusial karena berkaitan langsung dengan keselamatan jiwa. BAZNAS sendiri telah memiliki pengalaman panjang dalam mengelola berbagai program bantuan, mulai dari pangan, pendidikan, hingga layanan kesehatan melalui rumah sehat maupun klinik.
Para pengamat ekonomi syariah menilai kolaborasi ini sebagai pergeseran paradigma dalam pengelolaan zakat nasional, yakni dari praktik filantropi tradisional menuju sistem institusional yang terintegrasi dengan kebijakan publik negara. Kehadiran jajaran pimpinan tinggi dari kedua lembaga dalam audiensi tersebut mencerminkan komitmen kuat untuk mengawal rencana ini. Ke depan, fokus utama dari kerja sama ini adalah memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana zakat, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat dhuafa yang benar-benar membutuhkan akses kesehatan.(Red).
