PADANGSIDIMPUAN, Markaberita.com – Center For Budget Analysis (CBA) melayangkan kritik keras terkait alokasi anggaran belanja makanan dan minuman harian untuk Wali Kota Padangsidimpuan, Letnan Dalimunthe. Anggaran yang mencapai ratusan juta rupiah tersebut dinilai tidak mencerminkan empati terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat.
Koordinator CBA, Jajang Nurjaman, menyatakan bahwa penggunaan APBD untuk pos konsumsi kepala daerah perlu dikaji ulang secara mendalam. Ia menilai angka tersebut sangat fantastis hanya untuk kebutuhan logistik satu orang pejabat.
Berdasarkan data yang dihimpun CBA, anggaran belanja sehari-hari Wali Kota dialokasikan melalui Bagian Umum Sekretariat Daerah (Setda) Kota Padangsidimpuan. Anggaran ini secara khusus diperuntukkan bagi konsumsi kepala daerah selama masa tugas.
“Total anggaran mencapai Rp396 juta per tahun. Jika dihitung dalam dua tahun, angkanya menembus Rp792 juta. Artinya, rata-rata pengeluaran per bulan mencapai sekitar Rp33 juta hanya untuk makan dan minum. Ini sangat tergantung selera kepala daerah, tapi bebannya ada di rakyat,” ujar Jajang dalam keterangan persnya, Rabu (6/5/2026).
Jajang menambahkan, besaran angka ini sangat kontras dengan realitas di lapangan. Merujuk data Maret 2024, jumlah penduduk miskin di Kota Padangsidimpuan tercatat sekitar 14,88 ribu jiwa atau 6,23 persen dari total populasi.
CBA mendesak Pemerintah Kota Padangsidimpuan untuk melakukan efisiensi dan merelokasi anggaran yang bersifat konsumtif ke program yang lebih produktif bagi masyarakat.
“Seharusnya anggaran sebesar itu dialihkan untuk program yang berdampak langsung, seperti penekanan angka kemiskinan atau pemberdayaan ekonomi warga. Fungsi pejabat itu melayani masyarakat, bukan justru menunjukkan gaya hidup konsumtif lewat APBD,” tegas Jajang.
Hingga berita ini diturunkan, redaksi Markaberita.com masih berupaya meminta keterangan resmi dari pihak Pemerintah Kota Padangsidimpuan maupun Wali Kota Letnan Dalimunthe terkait kritik yang disampaikan CBA.
Persoalan ini memicu gelombang diskusi publik di media sosial, di mana masyarakat menuntut transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi dalam pengelolaan keuangan daerah. Publik berharap anggaran daerah benar-benar dialokasikan untuk kepentingan prioritas rakyat banyak.(Red).
