MARKABERITA.ID | Jakarta, 6 Maret 2026 – Tesis besar Michael Hudson dalam Super Imperialism (1972) menegaskan bahwa dominasi global Amerika Serikat (AS) tidak hanya berdiri di atas moncong senapan, tetapi juga di atas arsitektur moneter internasional. Status dolar sebagai mata uang cadangan dunia memberikan kuasa bagi Washington untuk membiayai defisit anggaran dan ekspansi militer melalui mekanisme yang tidak dimiliki negara lain: membiarkan dunia menopang hegemoninya melalui pembelian obligasi AS.
Dalam kerangka ini, perang modern adalah perpaduan antara konflik militer dan non-militer. Di balik dentuman rudal, terdapat upaya sistematis menjaga dominasi greenback, mengamankan arus petrodolar, serta memastikan negara-negara strategis tetap berada dalam orbit sistem keuangan Washington dan City of London.
Pasca krisis 2008, AS bergeser menjadi ekonomi pasca-industri yang bertumpu pada Financial-Military Industrial Complex. Ketika basis manufaktur melemah, dominasi dolar dan superioritas militer menjadi jangkar utama. Dengan “mengekspor” obligasi berdenominasi dolar, AS pada hakikatnya mengekspor inflasi ke seluruh dunia.
Ketergantungan global pada suku bunga The Fed menciptakan pemiskinan struktural; yang kaya semakin kaya, sementara rakyat miskin kian sulit memenuhi kebutuhan dasar. Sejak revolusi shale oil tahun 2015, logika Henry Kissinger—“control oil and you control nations”—kini bertransformasi. Energi bukan lagi sekadar komoditas, melainkan senjata kendali geopolitik untuk menekan rival.
SELAT HORMUZ DAN GEOPOLITIK HARGA MINYAK
Selat Hormuz, yang mengalirkan seperlima pasokan minyak dunia, adalah urat nadi yang krusial. Dalam perspektif ekonomi struktural, instabilitas di jalur ini bukan sekadar ancaman keamanan, melainkan instrumen tekanan pasar:
Bagi China: Stabilitas Hormuz adalah kepentingan vital.
Bagi AS (Eksportir Energi): Lonjakan harga akibat konflik justru menjadi keuntungan strategis (windfall profit).
Minyak dan dolar adalah amunisi, sedangkan sistem pembayaran dan standar kepatuhan global adalah senjatanya.
Serangan terhadap fasilitas Saudi Aramco baru-baru ini mengguncang pasar energi global. Di tengah tudingan yang mengarah ke Iran atau Israel, muncul narasi False Flag Operation—sebuah operasi terselubung untuk memicu konflik lebih luas.
Analisis strategis menunjukkan bahwa serangan terhadap fasilitas publik (seperti desalinasi air dan instalasi energi) bertujuan melumpuhkan kemampuan finansial negara-negara Arab. Dampaknya, likuiditas yang seharusnya digunakan untuk investasi teknologi masa depan (seperti Artificial Intelligence) akan tersedot untuk membiayai perang. Ini adalah pesan terselubung bahwa AS tetap ingin mendominasi tiga sektor kunci: Teknologi Informasi, Keuangan, dan Minyak.
Konflik Iran-AS tidak bisa dibaca semata sebagai pertikaian ideologi. Ia adalah simpul dari pertarungan lebih besar: siapa yang mengendalikan energi, siapa yang menentukan harga, dan siapa yang memegang mata uang transaksi.
Dalam kerangka tesis Michael Hudson, perang militer hanyalah puncak gunung es. Di bawahnya terdapat perang ekonomi struktural yang jauh lebih menentukan. Pasar tidak pernah netral karena ia selalu tunduk pada siapa yang berkuasa. Pertanyaan utamanya bukan siapa yang menyerang, melainkan pihak mana yang akhirnya mengatur pasar, menguasai narasi, dan menuai keuntungan di balik reruntuhan konflik.(Red).
