Markaberita.id | Editorial 8 Desember 2025 – Bencana alam adalah hakikatnya problem kemanusiaan global; sebuah momen universal yang menuntut respons paling murni dan tanpa syarat. Namun, berulang kali, bangsa kita dihadapkan pada paradoks bencana yang menyayat: Di tengah teriakan minta tolong, respons negara justru tersandung pada jerat birokrasi, perhitungan teknis, dan pasal-pasal hukum.
Musibah terbaru kembali menelanjangi satu fakta pahit: ketidakhadiran negara dalam fungsi mitigasi dan kesiapsiagaan. Negara mungkin heroik dalam pembangunan kembali pasca-bencana, tetapi kegagalan vital terletak pada absennya mekanisme pencegahan yang kokoh dan respons kemanusiaan yang cepat di menit-menit emas penyelamatan.
Kita harus mengubah skala ukur penanganan bencana. Ukuran keberhasilan bukanlah soal tumpukan logistik atau pemenuhan klaim teknis, melainkan kecepatan untuk memanusiakan bencana. Inti dari respons yang efektif adalah mengaktifkan prinsip prima facie—apa yang ada di depan mata, yaitu nyawa manusia, harus didahulukan dari segalanya.
Paradoks ini menguat ketika penanganan bencana masih dihitung berdasarkan lokalisasi tanggung jawab hukum. Debat tentang apakah ini tanggung jawab daerah agar anggaran pusat “aman,” atau apakah bencana masih bisa ditangani secara teknis agar tidak naik status, telah mengebiri dan meminggirkan arti sesungguhnya dari kedaruratan. Tindakan penyelamatan seharusnya tidak boleh menunggu kepastian hukum atau pertimbangan anggaran.
Kemanusiaan Tersandera Ego Nasional
Keprihatinan atas mekanisme mitigasi kita kini bergema di forum internasional. Negara-negara tetangga dan lembaga kemanusiaan global, yang siap mengulurkan tangan, mendapati diri mereka terhalang oleh sinyal formal. Pertolongan vital dari luar seolah harus melalui proses “diundang” secara resmi, tersandera oleh ego nasional yang berasumsi “kami bisa tangani sendiri,” meskipun situasinya sudah melampaui kapasitas domestik.
Ini adalah bentuk penyanderaan kemanusiaan. Di tengah situasi hidup dan mati, kita memaksakan mekanisme birokrasi yang lamban. Setiap bencana seharusnya menjadi alarm kemanusiaan tertinggi yang secara otomatis mengaktifkan semua sumber daya, baik domestik maupun global, tanpa hambatan regulasi.
Darurat Melangkahi Aturan Sektoral
Kemarahan publik adalah cermin dari kekecewaan kolektif terhadap respons yang sporadis dan tidak terpusat. Meskipun inisiatif cepat dari masyarakat sipil dan beberapa instansi daerah patut diapresiasi, aksi-aksi ini bersifat parsial.
Kita memerlukan kesepakatan nasional yang transparan untuk mengubah bencana menjadi masalah kemanusiaan kolektif, bukan sekadar perebutan kebijakan sektoral.
Oleh karena itu, adalah kewajiban moral dan politik bahwa seluruh kerangka kerja kedaruratan harus memiliki otoritas untuk mem-bypass (melangkahi) regulasi-regulasi sektoral yang berpotensi menghambat. Kedaruratan harus menjadi alarm pertama yang segera mengesampingkan aturan hukum dan birokrasi yang kaku. Dengan mendeklarasikan prioritas kemanusiaan tertinggi, kita membuka pintu akses tanpa syarat bagi semua bantuan dan mempercepat pemulihan.
Inilah momennya bagi negara untuk menunjukkan kehadiran sejati, yang ukurannya bukan lagi dari kekuasaan administratif, melainkan dari kecepatan, empati, dan komitmen tanpa batas pada setiap nyawa warganya.(Red).
