MARKABERITA.COM, JAKARTA — Asosiasi Profesi Keamanan Pangan Indonesia (APKEPI) menyoroti sejumlah tantangan krusial dalam penguatan ketahanan pangan nasional menuju periode 2026–2027. Meskipun sejumlah komoditas strategis diproyeksikan mengalami surplus, persoalan distribusi, disparitas harga, keamanan pangan, dan tata kelola rantai pasok masih memerlukan perhatian serius dari pemerintah dan pemangku kepentingan.
Hal tersebut menjadi pokok bahasan utama dalam Diskusi Publik Nasional dalam rangka memperingati HUT ke-9 INAnews bertema “Menjaga Stabilitas dan Tata Kelola Rantai Pasok Pangan Nasional” yang diselenggarakan di Hotel 88 Fatmawati, Jakarta Selatan, pada Kamis (29/10/2026).
Kegiatan yang diinisiasi oleh INAnews ini didukung oleh APKEPI, Bank Banten, dan Deli Stationery, serta dihadiri sekitar 100 peserta yang terdiri dari perwakilan Kementerian Koordinator Pangan, lembaga negara, praktisi, peneliti, media mass, hingga mahasiswa.
Diskusi Publik Nasional ini menghadirkan Periset APKEPI Adhita Sri Prabakusuma dan Praktisi Obat dan Makanan Drs. Sapari sebagai narasumber, dipandu oleh Iradat Ismail dari Kornas Jaringan Advokasi Publik Indonesia (JAPI) selaku moderator.
Pemimpin Redaksi INAnews, Muhamad Helmi Romdhoni, menegaskan komitmen media dalam mengawal isu-isu strategis bangsa.
“Diskusi Publik Nasional ini merupakan yang ketujuh kalinya kami selenggarakan dengan mengangkat isu strategis nasional. INAnews selalu berkomitmen menyediakan ruang untuk mencari solusi atas berbagai persoalan bangsa,” ujar Helmi saat membuka acara.
Surplus Beras vs. Disparitas Harga Daerah
Dalam paparannya bertajuk “Penguatan Ketahanan Sistem Pangan Nasional 2026–2027”, Periset APKEPI Adhita Sri Prabakusuma menyampaikan bahwa APKEPI memproyeksikan ketersediaan beras nasional pada 2026 mencapai 47,26 juta ton dengan kebutuhan nasional sebesar 31,21 juta ton. Dengan estimasi stok akhir 16,06 juta ton, surplus produksi beras nasional tercatat sebesar 3,56 juta ton.
Namun, Adhita menekankan bahwa surplus produksi di tingkat nasional belum sepenuhnya menjamin keterjangkauan harga di tingkat daerah. Catatan APKEPI menunjukkan sebanyak 152 kabupaten/kota justru mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) beras hingga minggu ketiga September 2026.
“Ketahanan pangan nasional tidak cukup hanya dilihat dari besarnya produksi atau surplus komoditas. Keseimbangan antara produksi, distribusi yang merata, biaya logistik, daya beli masyarakat, serta mutu dan keamanan pangan harus menjadi perhatian bersama,” tegas Adhita.
Selain persoalan harga, faktor perubahan iklim diproyeksikan turut meningkatkan ketidakpastian produksi. Meski proyeksi luas panen padi periode Januari–November 2026 diperkirakan mencapai 10,56 juta hektare (naik 8,98% dibanding 2024), ancaman kekeringan, banjir, dan organisme pengganggu tanaman (OPT) tetap berpotensi mengganggu kelancaran pasokan.
Di sisi hilir, keamanan pangan menjadi sorotan utama. Praktisi Obat, Makanan, Kosmetika, Alat Kesehatan, dan Bahan Adiktif (OMKABA), Drs. Sapari, mengingatkan bahwa pengawasan harus dilakukan di setiap rantai pasok dari produsen hingga peredaran.
“Bilamana ada yang menjual pangan tidak aman, kedaluwarsa, berformalin, atau mengandung boraks dan rhodamine B, tindakan tersebut melanggar Undang-Undang Pangan dan dapat dipidana penjara hingga lima tahun ditambah denda,” terang Sapari.
Urgensi pengawasan ini diperkuat oleh studi kasus APKEPI terhadap pengawasan beras fortifikasi 2026. Dari 190 sampel yang diperiksa di 11 provinsi, ditemukan 25 merek yang belum memenuhi ketentuan label.
Untuk merespons berbagai tantangan tersebut, APKEPI merekomendasikan 5 Agenda Strategis Pangan Nasional menuju 2027:
- Penguatan Regulasi & Implementasi: Penegakan aturan dan kebijakan terintegrasi secara konsisten.
- Stabilisasi Pasokan & Harga: Optimalisasi cadangan beras pemerintah dan ketepatan sasaran program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
- Peningkatan Mutu & Keamanan Pangan: Pengawasan berbasis risiko dan peningkatan kapasitas laboratorium penguji.
- Penguatan SDM & Kolaborasi Lintas Sektor: Sinergi antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat.
- Inovasi & Digitalisasi: Penerapan sistem terintegrasi Integrated Food Intelligence System untuk mendeteksi potensi gangguan pasokan, iklim, dan lonjakan harga secara dini.
(Redaksi Markaberita.com).
