MARKABERITA.COM, JAKARTA — Barikade ketat aparat kepolisian dan TNI tak menyurutkan langkah ribuan mahasiswa serta elemen masyarakat sipil untuk menyampaikan aspirasi. Tepat pada peringatan Hari Sumpah Pemuda, Rabu (28/10/2026), massa aksi yang digerakkan oleh aliansi mahasiswa dan Generasi Z (Gen Z) berhasil menembus penjagaan aparat dan menggelar mimbar bebas di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat.
Aksi ini menjadi konsolidasi terbuka pertama di titik sentral ibu kota setelah serangkaian aksi demonstrasi sebelumnya berulang kali diadang petugas di sepanjang jalur protokol.
Di tengah kolam Bundaran HI, bentangan spanduk berukuran besar tampak menghiasi area aksi. Tulisan seperti “All Eyes on Karhutla” dan “Prabowo-Gibran Gagal Total” menjadi simbol kekecewaan mendalam kaum muda terhadap tata kelola negara, isu lingkungan, dan arah kebijakan ekonomi politik saat ini.
Meski sebagian massa sempat tertahan di depan Gedung UOB hingga menyebabkan akses jalan utama Sudirman-Thamrin ditutup sementara, gelombang perlawanan jalanan ini tetap berlangsung kondusif dan penuh dengan simbol kebudayaan populer.
Simbol Tiga Jari dan Aliansi Antar-Kampus
Aksi bertajuk “Tepati atau Pergi” ini diinisiasi oleh aliansi Komite Sadar, yang menghimpun berbagai organisasi mahasiswa lintas daerah. Di antaranya BEM Universitas Indonesia (UI), BEM KM UPN “Veteran” Yogyakarta, EM Universitas Brawijaya, BEM Universitas Diponegoro, Serikat Mahasiswa UGM, Keluarga Mahasiswa ITB, hingga BEM KM Universitas Negeri Semarang.
Menariknya, aksi kali ini diwarnai dengan penggunaan simbol salam tiga jari (three-finger salute)—simbol perlawanan populer yang diadaptasi dari budaya pop dan gerakan pro-demokrasi global di kawasan Asia Tenggara. Menurut BEM UI, penggunaan simbol tersebut merupakan manifestasi persatuan anak muda dalam merebut kembali ruang publik dan suara rakyat.
”Salam tiga jari ini melampaui batas fiksi. Ini adalah simbol identitas bersama untuk merapatkan barisan, baik di jalanan maupun dalam gerakan digital,” ujar perwakilan BEM UI dalam rilis resminya.
Sementara itu, gelombang aksi serupa juga berdenyut di Yogyakarta, digerakkan oleh seruan Gejayan Memanggil dan Forum BEM DIY, di mana peserta aksi dianjurkan melepaskan jaket almamater demi melebur bersama buruh, pedagang, dan masyarakat umum sebagai pemilik tuntutan yang sama.
Lima Tuntutan Utama Komite Sadar
Dalam aksinya, Komite Sadar merumuskan lima poin tuntutan krusial yang ditujukan langsung kepada pemerintah pusat:
- Darurat Bencana Ekologis & Karhutla: Mendesak pemerintah segera menetapkan status Bencana Nasional atas Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kalimantan, Sumatra, dan Papua, serta menindak tegas korporasi perusak lingkungan dan mempercepat implementasi One Map Policy.
- Evaluasi Total APBN & Program Unggulan: Menuntut penghentian program-program yang dinilai menyerap anggaran besar namun sarat kepentingan, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menguras anggaran pendidikan hingga Rp240 triliun pada usulan RAPBN 2027, serta evaluasi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
- Pendidikan Murah & Lapangan Kerja Layak: Desakan penurunan UKT/biaya pendidikan, perbaikan layanan dasar (kesehatan dan air bersih), serta penyediaan lapangan kerja berkualitas di tengah proses revisi UU Sisdiknas.
- Pemberantasan KKN & Penghentian Hukum Transaksional: Menolak pembentukan produk hukum tanpa partisipasi publik serta menuntut pembongkaran praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang kian mengakar.
- Hentikan Militerisasi Ruang Sipil & Usut Violasi HAM: Menuntut jaminan kebebasan berpendapat, penuntasan kasus pelanggaran HAM masa lalu, serta penghentian tindakan represif terhadap aktivis dan masyarakat sipil.
Respons Pemerintah dan Keamanan
Aksi jalanan ini diimbangi dengan pengerahan 14.324 personel gabungan TNI-Polri yang disiagakan di berbagai titik vital DKI Jakarta.
Merespons gelombang protes tersebut, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Syahganda Nainggolan, menyatakan bahwa pihak pemerintah bersikap terbuka terhadap seluruh aspirasi yang disampaikan oleh mahasiswa dan masyarakat. Menurutnya, dinamika dan kritik di jalanan merupakan ruang interaksi positif dalam kehidupan berdemokrasi yang perlu dirawat bersama.(Red/MB).
