Pemuda Responsif Jakarta: DTKJ Adalah Mitra Startegis, Bukan Panggung Politik Angin-Anginan 

Megapolitan65 Dilihat

MARKABERITA.COM, ​JAKARTA — Dewan Pimpinan Pusat Pemuda Responsif Jakarta (PRJ) secara resmi menyampaikan tanggapan atas wacana dan desakan evaluasi keanggotaan Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) yang disuarakan element kepemudaan, PRJ menilai bahwa pengawasan terhadap lembaga independen seyogianya dilakukan secara objektif, berbasis data, serta mengedepankan iklim kolaborasi demi kemajuan transportasi publik Jakarta.

​Ketua Umum Pemuda Responsif Jakarta, M. Arif, menyayangkan munculnya narasi yang terkesan terburu-buru dan tidak didasari oleh kajian teknis komprehensif. Menurut M. Arif pada Kamis (15/10/2026), DTKJ yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah serta diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 265 Tahun 2015 merupakan lembaga independen independen tripartit yang berfungsi menampung aspirasi masyarakat sekaligus memberi saran dan pertimbangan strategis kepada Gubernur DKI Jakarta dalam penetapan kebijakan transportasi.

Baca Juga  Anggaran Makan-Minum Sekda DKI Capai Rp6 Miliar, CBA Desak Evaluasi di Tengah Tekanan Ekonomi

Keanggotaan DTKJ sendiri terdiri dari unsur multi pemangku kepentingan yang sah dan teruji, meliputi unsur Perguruan Tinggi, Pakar Transportasi, Pengusaha Angkutan, Masyarakat Pengguna Jasa Transportasi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Transportasi, Awak Angkutan, hingga unsur birokrasi kepolisian dan Pemprov.

Kontribusi pemikiran dari seluruh unsur independen ini terbukti nyata dalam mendukung keberhasilan integrasi antarmoda seperti Transjakarta, MRT, LRT, hingga Mikrotrans.

​M. Arif menghimbau seluruh elemen kepemudaan agar tidak membenturkan isu transportasi dengan narasi politik praktis. Desakan evaluasi maupun perombakan struktur tanpa mengedepankan Key Performance Indicator (KPI) yang terukur serta indikator evaluasi yang objektif justru berpotensi merusak iklim kolaborasi yang sedang dibangun bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Baca Juga  ASNI Kecam Pemprov DKI dan Pansus Sampah DPRD: Bau Sampah Membunuh Warga Bantar Gebang, Hak Dikebiri, Pejabat Asyik Urus Depo Truk!

​Pengawasan terhadap kinerja lembaga publik merupakan hal yang sah dan wajar dalam iklim demokrasi. Namun, PRJ menekankan bahwa langkah yang konstruktif adalah dengan menyerahkan naskah akademis, rekomendasi ilmiah, serta solusi konkret—bukan sekadar desakan perombakan yang rawan ditumpangi kepentingan tertentu.

​Oleh karena itu, PRJ membuka pintu dialog dan mengajak seluruh organisasi kepemudaan di Jakarta, untuk duduk bersama dalam forum diskusi ilmiah guna membedah permasalahan transportasi Jakarta secara jernih demi kemajuan serta kenyamanan warga.

​Di bawah kepemimpinan M. Arif, Pemuda Responsif Jakarta berkomitmen untuk terus berdiri di garis depan dalam mengawal keterbukaan, efektivitas, dan kemajuan sistem transportasi terintegrasi di Jakarta, serta memastikan DTKJ tetap bekerja secara profesional tanpa intervensi maupun tekanan dari pihak mana pun.(red).

Baca Juga  Pencabutan Dukungan Bang Zaki Didalangi Kepentingan Kursi Ketua Golkar Jakarta Timur, Kata Mantan Ketua PK Jatinegara