MARKABERITA.COM – Alokasi anggaran dalam Program Gratispol Pendidikan yang digagas Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud, mendapat sorotan kritis dari Center for Budget Analysis (CBA). Alokasi bantuan untuk mahasiswa dinilai masih relatif minim jika dibandingkan dengan besarnya belanja operasional Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi para pejabat daerah.
Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, menyatakan bahwa program pendidikan gratis tersebut terlihat menjanjikan pada pengumuman resmi. Namun, besaran bantuan per mahasiswa perlu ditelaah secara kritis agar manfaatnya sebanding dengan kebutuhan riil pendidikan di Kaltim.
“Program Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud kelihatan oke dan mantap. Tapi nilainya kecil sekali bagi masyarakat Provinsi Kaltim. Sayang sekali, padahal ini untuk masa depan anak-anak Kaltim,” ujar Uchok dalam keterangan tertulisnya, Senin (20/10/2026).
Berdasarkan data yang disampaikan, total anggaran Program Gratispol Pendidikan dialokasikan sebesar Rp817,61 miliar (Rp817.615.500.000) untuk 95.500 mahasiswa.
Jika dihitung secara matematis:
Nominal per Tahun: Rata-rata sebesar Rp8,56 juta per mahasiswa.
Nominal per Bulan: Setara dengan Rp713 ribu per bulan jika dialokasikan untuk masa bantuan satu tahun.
Perhitungan tersebut merupakan pembagian matematis dari total pagu anggaran dan jumlah penerima, bukan kepastian bahwa setiap mahasiswa menerima nominal yang sama. CBA menilai angka tersebut perlu dievaluasi mengingat tingginya biaya perkuliahan, buku, transportasi, hingga tempat tinggal mahasiswa.
Di sisi lain, CBA mempertanyakan prioritas belanja daerah ketika anggaran pendidikan disandingkan dengan biaya operasional kendaraan dinas para pejabat Pemprov Kaltim.
Beberapa rincian anggaran konsumsi BBM dan pelumas yang disorot CBA meliputi:
Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim: Anggaran konsumsi BBM tercatat sebesar Rp4,57 juta, serta terdapat pos anggaran sekitar Rp1,6 miliar yang berkaitan dengan kebutuhan 117.000 liter BBM.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim: Dialokasikan anggaran BBM sebesar Rp55,77 juta.
Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kaltim: Menyerap Rp47,25 juta untuk kebutuhan 3.500 liter BBM.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kaltim: Dialokasikan anggaran belanja bahan bakar dan pelumas sebesar Rp26,99 juta.
Uchok mengakui bahwa anggaran operasional dan kendaraan dinas memang diperlukan untuk menunjang mobilitas pelayanan publik serta koordinasi pemerintahan. Namun, ia menegaskan bahwa besaran anggaran tetap harus diuji berdasarkan asas efisiensi, kebutuhan riil, dan manfaatnya bagi masyarakat.
“BBM boleh saja dibutuhkan untuk operasional, tapi keseimbangannya di mana?” tegas Uchok.
CBA mendesak Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk membuka rincian perhitungan anggaran secara transparan kepada publik, baik mengenai formulasi penetapan bantuan mahasiswa maupun dasar perhitungan kuota BBM kendaraan dinas. Transparansi tersebut dinilai penting agar masyarakat dapat menilai efisiensi dan keadilan penggunaan dana publik di Kaltim.(red).
