JAKARTA, Markaberita.com — Gelombang kritik terhadap penyelenggaraan Pemilihan Abang None Jakarta 2026 terus berdatangan dari berbagai kalangan. Aktivis Pemuda dan Mahasiswa Jakarta, Ridal Walidaen, secara tegas menyuarakan tuntutan agar Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) DKI Jakarta membuka transparansi kriteria penilaian serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Dewan Juri, termasuk Yustinus Prastowo yang bertugas di bidang pemerintahan.
Pernyataan ini mencuat menyusul kontroversi yang berkembang usai Malam Final Abang None Jakarta 2026 di Ciputra Artpreneur, Jakarta Selatan. Sejumlah tokoh Betawi dan elemen masyarakat sebelumnya juga mengritik keras jalannya ajang tersebut karena dinilai semakin jauh dari akar nilai-nilai budaya Betawi.
Aktivis Pemuda dan Mahasiswa Jakarta, Ridal Walidaen, menilai bahwa ajang Abang None Jakarta bukan sekadar panggung komersial atau ajang modelling biasa, melainkan representasi budaya dan identitas historis Jakarta. Oleh karena itu, objektivitas, pemahaman mendalam para juri, dan transparansi proses penilaian menjadi hal yang sangat mutlak.
“Kami meminta adanya transparansi total terkait indikator dan mekanisme penentuan pemenang Abang None Jakarta 2026. Penilaian tidak boleh berdasar pada parameter formalitas belaka yang mengesampingkan esensi budaya lokal,” ujar Ridal Walidaen dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (22/9/2026).
Ridal juga menyoroti jajaran Dewan Juri, salah satunya Yustinus Prastowo yang bertugas menyelesaiakan aspek penilaian bidang pemerintahan. Menurutnya, evaluasi total terhadap seluruh jajaran dewan juri perlu dilakukan guna memastikan apakah proses penilaian yang berjalan telah selaras dengan visi pelestarian kebudayaan Betawi dan nilai sosial-masyarakat Jakarta.
“Kami secara mendesak meminta Pemprov DKI Jakarta dan dinas terkait untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran Dewan Juri, termasuk Bapak Yustinus Prastowo. Harus ada pertanggungjawaban publik mengenai standar penilaian yang digunakan, agar ajang ini tidak kehilangan marwahnya sebagai wadah pelestarian identitas dan akar budaya Betawi,” tegas Ridal.
Desakan ini memperkuat sorotan para tokoh masyarakat dan budayawan Betawi sebelumnya yang meminta Pemprov DKI Jakarta mengevaluasi total pelaksanaan Abang None 2026. Pemuda dan Mahasiswa Jakarta menegaskan akan terus mengawal isu ini hingga Pemprov DKI memberikan penjelasan resmi dan komitmen perbaikan untuk ajang mendatang.(red).
