JAKARTA, Markaberita.com — Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama jajaran menteri kabinet dan pimpinan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Istana Kepresidenan, Jakarta. Pertemuan strategis yang berlangsung pada Senin (28/9/2026) ini berfokus pada evaluasi total tata kelola keuangan serta peningkatan mutu pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Sejumlah pejabat tinggi terlihat hadir melalui pintu pilar dekat Istana Negara, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, serta Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito.
Dalam arahannya, Kepala Negara memaparkan sejumlah agenda prioritas demi memastikan penguatan jaminan kesehatan bagi masyarakat luas. Berdasarkan hasil rapat tersebut, beberapa poin krusial yang menjadi perhatian pemerintah meliputi:
Tambahan Dana Rp20 Triliun: Pemerintah menyetujui suntikan dana sebesar Rp20 triliun untuk BPJS Kesehatan yang akan dicairkan secara bertahap guna memperkuat struktur keuangan sekaligus menjaga kelancaran pembayaran klaim.
Penguatan Pembiayaan JKN: Pembiayaan program JKN akan terus dimaksimalkan melalui peningkatan kepatuhan iuran serta ketepatan sasaran penerima bantuan iuran yang berpedoman pada data DTSEN.
Perluasan Kepesertaan Aktif: Hingga saat ini, cakupan kepesertaan JKN telah mencapai 285 juta jiwa dengan tingkat keaktifan peserta berada di angka 80,6 persen.
Efisiensi Biaya Kesehatan: Pemerintah secara tegas menginstruksikan penekanan harga obat dan alat kesehatan, di samping pembenahan sistem pengadaan serta perbaikan sistem rujukan.
Revitalisasi dan Digitalisasi Layanan: Pemerintah mempercepat revitalisasi fasilitas kesehatan, memberikan perlindungan ekstra bagi tenaga kesehatan di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), serta mempercepat digitalisasi rekam medis.
Menanggapi arahan serta kucuran anggaran dari Kepala Negara, Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, Akmal Budi Yulianto, menegaskan komitmen lembaganya dalam menghadirkan pelayanan yang adil dan merata. Dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa (29/9/2026), Akmal memastikan bahwa tidak ada ruang bagi perbedaan perlakuan terhadap pasien di fasilitas kesehatan.
”Tidak ada diskriminasi, setara. Siapa pun peserta BPJS maupun non-BPJS di fasilitas kesehatan itu harus setara,” tegas Akmal.
Ia menambahkan, pihak BPJS Kesehatan akan langsung turun tangan mengawasi implementasi di lapangan guna memastikan seluruh arahan Presiden Prabowo terwujud—mulai dari pemangkasan antrean yang panjang hingga peningkatan kualitas layanan rumah sakit secara menyeluruh demi kenyamanan masyarakat.(zr).
