JAKARTA, MARKABERITA.COM — Usai membongkar penggunaan anggaran fasilitas golf di lingkungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Center for Budget Analysis (CBA) kembali melontarkan sorotan tajam. Kali ini, sasaran tembaknya adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang dinilai mengalokasikan anggaran kegiatan golf bersama stakeholder secara berlebihan.
Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turun tangan membuka penyelidikan resmi atas aliran dana tersebut. “Ternyata bukan hanya OJK yang gila-gilaan menghabiskan anggaran untuk main golf. Rupanya Bank Mandiri juga lebih gila ikut-ikutan menghabiskan anggaran untuk main golf,” ujar Uchok dalam keterangannya, Selasa (15/9/2026).
Sebagai pembanding, CBA mencatat rekam jejak anggaran golf di OJK mencapai sekitar Rp15,8 miliar pada 2023 (realisasi kode 5131024000 Rp2,9 miliar dan kode 5131024002 Rp1,2 miliar) serta sekitar Rp12 miliar pada 2024 (realisasi kode 5131024000 Rp1,4 miliar dan kode 5131024002 Rp1 miliar). Kini, sorotan beralih ke Bank Mandiri di mana anggaran kegiatan golf diklaim berbalut dalih relasi pemangku kepentingan dan dicatat pada pos Humas dan Pengembangan Usaha.
CBA membeberkan sejumlah kejanggalan mendasar yang dinilai mencederai prinsip transparansi tata kelola BUMN, mulai dari laporan pertanggungjawaban (LPJ) kegiatan golf Bank Mandiri sebesar Rp696.707.056 yang diragukan validitasnya, minimnya bukti pendukung seperti kuitansi tagihan riil hingga daftar nama stakeholder yang hadir, hingga problem urgensi penggunaan dana publik pelat merah untuk aktivitas di atas hijau golf course.
“Alasannya manis sekali, ‘menjalin hubungan baik dengan pemangku kepentingan’. Pos biayanya ditaruh di bawah Humas dan Pengembangan Usaha. Kalau setiap kali ingin akrab dengan mitra harus memukul bola dengan biaya ratusan juta tanpa bukti, lalu bedanya apa antara ‘menjalin hubungan’ dan sekadar menikmati fasilitas mewah gratis atas uang milik publik?” kritik Uchok.
Menyikapi temuan ini, CBA melayangkan tiga tuntutan utama kepada lembaga antirasuah: pertama, membuka penyelidikan menyeluruh untuk menelusuri aliran dana dan profil penikmat fasilitas; kedua, memanggil jajaran direksi dan komisaris Bank Mandiri; ketiga, memastikan apakah anggaran tersebut murni produktif bagi korporasi atau sekadar menikmati kemewahan.
“Karena di lapangan golf yang indah itu, bisa jadi ada hal yang jauh lebih penting daripada skor permainan. KPK harus tahu siapa yang benar-benar membayar dan siapa yang sebenarnya diuntungkan. Apakah ini kegiatan lembaga keuangan milik negara, atau pesta bola yang ditanggung duit para nasabah?” tandas Uchok.(red).
