JAKARTA, Markaberita.com — Aliansi Seniman Ngeyel Indonesia (ASNI) menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh program “Sekolah Rakyat” yang dicanangkan oleh pemerintahan Prabowo–Gibran. Kendati demikian, ASNI menegaskan akan tetap mengawal dan mengawasi secara ketat penggunaan anggaran agar program tersebut benar-benar tepat sasaran tanpa mencederai keuangan negara.
Koordinator ASNI, Pamit Andrianto, mengungkapkan bahwa pihaknya menemukan indikasi tumpang tindih (double budget) serta ketidakwajaran harga per satuan barang dalam pos pengadaan di Kementerian Sosial (Kemensos) yang berkaitan dengan program tersebut.
”Kami mendukung penuh Sekolah Rakyat sebagai program strategis pemerintahan Prabowo–Gibran. Namun, kami juga akan tetap melakukan pengawasan ketat terhadap anggaran yang digunakan,” ujar Pamit Andrianto. senin (21/09/26).
Pamit membeberkan sejumlah temuan janggal dalam alokasi anggaran pengadaan barang di lingkungan Kemensos tahun anggaran 2026. Berbagai pos pengadaan tercatat menggunakan beragam nomenklatur yang dinilai tidak transparan dan berpotensi menimbulkan pemborosan:
Pengadaan Alat Masak (Sekretariat Jenderal Kemensos): Dialokasikan anggaran sebesar Rp16.200.000.000 untuk 312 paket. Jika dirata-rata, harga per paket mencapai Rp52 juta, tanpa adanya penjelasan transparan mengenai rincian jenis alat masak yang dibeli.
Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Dapur Terintegrasi Sekolah Rakyat: Pada tahun yang sama, terdapat alokasi anggaran serupa senilai Rp16.040.232.000 untuk 16 paket saja, yang berarti rata-rata harga per paket melonjak hingga Rp1 miliar.
Pengadaan Alat Memasak Nasi: Terdapat pula pos anggaran sebesar Rp334.880.000 untuk pengadaan 416 unit, dengan harga rata-rata mencapai Rp805.000 per unit.
Melihat banyaknya pos anggaran pengadaan peralatan dapur dan memasak dengan pecahan nomenklatur yang beragam ini, ASNI mempertanyakan objektivitas serta transparansi kebijakan yang diambil oleh Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul).
”Adanya pemborongan peralatan masak dengan bermacam-macam nomenklatur ini menimbulkan tanda tanya besar publik. Apakah ini siasat untuk mengelabui aparat penegak hukum, atau Gus Ipul berniat alih profesi menjadi koki di sekolah rakyat?” kritik Pamit tajam.
Melalui keterangan tertulisnya, ASNI mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta aparat penegak hukum untuk segera turun tangan mengaudit dan memeriksa kewajaran seluruh paket pengadaan tersebut demi memastikan perlindungan terhadap keuangan negara.(red).
