JAKARTA, Markaberita.com — Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI) resmi merilis hasil riset nasional terbaru terkait persepsi publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada paruh pertama tahun 2026. Berdasarkan survei yang melibatkan 1.557 responden di seluruh wilayah Indonesia yang dilaksanakan pada 18 hingga 28 Juli 2026, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja presiden tercatat berada di angka 79,3 persen.
Direktur Eksekutif LKPI, Novriansyah, menyampaikan bahwa tingginya angka kepuasan ini merefleksikan apresiasi publik, termasuk dari kalangan muda, terhadap komitmen nyata pemerintah dalam mengawal stabilitas ekonomi, pangan, hingga pemberantasan korupsi di tengah dinamika geopolitik global. Metode pengambilan sampel menggunakan Multistage Random Sampling dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error sebesar kurang lebih 2,47 persen, yang dikumpulkan melalui wawancara tatap muka serta verifikasi digital.
“Masyarakat menilai Presiden Prabowo Subianto benar-benar memenuhi harapan terkait pemberantasan korupsi yang bukan sekadar omon-omon, perbaikan tata kelola pertanian, kesejahteraan petani, serta kemampuan menjaga stabilitas harga sembako di tengah masyarakat,” ujar Novriansyah dalam keterangannya di Jakarta, Senin (3/8/2026).
Berdasarkan temuan survei secara keseluruhan, sebanyak 79,3% responden merasa puas atas kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, sementara 13,5% merasa tidak puas dan 7,2% memilih tidak memberikan jawaban. Rincian kepuasan di berbagai sektor strategis menunjukkan angka yang sangat positif, di antaranya pada ketersediaan dan stabilitas sembako yang mencatatkan kepuasan 84,7% hingga 85,8%, serta bidang pemberantasan korupsi yang dinilai tidak omon-omon dengan tingkat kepuasan mencapai 83,2% di mana 14,7% merasa tidak puas dan 2,1% tidak menjawab. Selain itu, program sosial bagi rakyat mendapatkan apresiasi sebesar 82,1% dengan 11,7% tidak puas dan 6,2% tidak menjawab, upaya menjaga semangat persatuan dan stabilitas politik mencapai 80,2% dengan 17,5% tidak puas dan 2,3% tidak menjawab, serta akselerasi program prioritas pertanian dan kesejahteraan petani di angka 78,4% dengan 17,3% tidak puas dan 4,3% tidak menjawab. Perhatian presiden pada kesulitan rakyat turut diapresiasi oleh 76,8% responden dengan 18,4% tidak puas dan 4,8% tidak menjawab, sementara keberhasilan penurunan angka kemiskinan dan pengangguran dinilai berhasil oleh 60,2% responden dengan 27,3% menilai belum berhasil dan 12,5% tidak menjawab.
Dalam gambaran penilaian responden terhadap kondisi penegakan hukum dan keamanan, sebanyak 40,8% responden menilai kondisi keamanan nasional dalam keadaan baik dan sangat baik, 36,5% biasa saja, 13,3% buruk atau sangat buruk, dan 9,4% tidak menjawab. Pada sektor penegakan hukum secara umum, 31,8% responden menilai baik dan sangat baik, 35,7% biasa saja, 23,7% buruk atau sangat buruk, serta 8,8% tidak menjawab. Khusus untuk penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi, 69,9% responden menilai baik dan sangat baik, 13,3% biasa saja, 15,6% buruk atau sangat buruk, dan 1,2% tidak menjawab.
Pakar Ekonomi dari UIN, Dr. Surya Vandiantara, menyatakan bahwa hasil riset LKPI ini menunjukkan korelasi yang kuat dengan data fundamental makroekonomi resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia (BI). Keselarasan tersebut tercermin pada laporan pertumbuhan PDB kumulatif (C to C) tahun 2025 yang sukses mencapai 5,11%, naik dari tahun 2024 sebesar 5,03% dan tahun 2023 sebesar 5,05%. Selain itu, lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan mencatatkan laju pertumbuhan ekonomi tahun 2025 hingga mencapai 5,33%, yang membuat tingginya angka kepuasan responden terhadap ketersediaan sembako di angka 84,7% sangat rasional dan sejalan dengan realitas ekonomi nasional.
LKPI menyimpulkan bahwa tren positif ini memperlihatkan bahwa arah kebijakan strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diterima dengan baik oleh masyarakat luas, didorong oleh komitmen pemberantasan korupsi yang solutif, perbaikan tata kelola pertanian, stabilitas harga pangan, hingga program sosial yang tepat sasaran, dengan catatan perlunya akselerasi lanjutan pada sektor penegakan hukum agar kepercayaan publik terus terjaga secara optimal.(red).
