JAKARTA, Markaberita.com — Pemerintah secara resmi mengumumkan kerangka Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027. Dalam Konferensi Pers Nota Keuangan dan RAPBN TA 2027 yang digelar di Jakarta pada Jumat (14/8), Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membeberkan bahwa alokasi anggaran pendidikan tahun depan dipatok fantastis mencapai Rp820,9 triliun, atau setara dengan 20% dari total belanja negara.
Kendati mencatatkan angka yang masif, pemerintah memastikan bahwa alokasi tersebut belum mencakup rencana kenaikan gaji bagi para guru dan tenaga pendidik.
Saat memberikan keterangan pers, Menkeu Purbaya menegaskan secarablak-blakan bahwa penyesuaian gaji pendidik belum masuk ke dalam agenda prioritas jangka pendek, mengingat anggaran tersebut masih harus menanggung berbagai program strategis lain, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk 60 juta penerima.
“Enggak (ada kenaikan gaji guru),” ujar Purbaya saat ditanya oleh awak media mengenai kepastian kenaikan gaji pendidik di tahun 2027.
Meski demikian, Purbaya tidak menutup kemungkinan bahwa kebijakan terkait kesejahteraan guru dapat dievaluasi kembali seiring berjalannya waktu, bergantung pada ketersediaan ruang fiskal dan kapasitas anggaran negara di masa mendatang.
“Tapi bukan berarti enggak mungkin. Kan bisa saja sambil berjalannya waktu nanti kalau memang pemerintah punya uang lebih dan emang dibutuhkan, kami bisa tambah juga. Tapi sekarang belum direncanakan,” tambahnya.
Terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan agar anggaran MBG dipisahkan dari pos anggaran pendidikan, pemerintah menyatakan akan mematuhi putusan tersebut dan mengeksekusinya paling lambat pada APBN 2028 sesuai kelonggaran waktu yang diberikan oleh MK.
Rincian Pemanfaatan Anggaran Pendidikan RAPBN 2027
Di tengah fokus kebijakan yang belum menyentuh kenaikan gaji pokok secara merata, anggaran pendidikan sebesar Rp820,9 triliun pada tahun 2027 akan diarahkan untuk mengakselerasi kualitas SDM dan infrastruktur melalui berbagai program prioritas, antara lain:
Kesejahteraan Pendidik: Penyaluran tunjangan profesi bagi 1,3 juta guru non-PNS dan 1,7 juta guru ASN daerah, serta tambahan penghasilan untuk 20 ribu guru ASN daerah.
Bantuan Sosial & Akses Pendidikan: Program Indonesia Pintar (PIP) untuk 22,1 juta siswa, Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah untuk 1,1 juta mahasiswa, serta alokasi beasiswa LPDP.
Pembangunan & Peremajaan Infrastruktur: Pembangunan 7 Sekolah Unggul Garuda, pembangunan 100 Sekolah Rakyat, operasional 166 Sekolah Rakyat, serta renovasi masif pada 12.215 unit sekolah dan madrasah.
Operasional Sekolah & Layanan Publik: Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk 54,2 juta siswa, Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD untuk 6,3 juta peserta didik, peningkatan kualitas pembelajaran melalui Program Makan Bergizi Gratis, serta bantuan operasional untuk 148 museum dan taman budaya.
Pemerintah berkomitmen untuk terus mengoptimalkan efektivitas belanja negara demi pemerataan mutu pendidikan nasional secara berkelanjutan.(red).
