JAKARTA, Markaberita.com – Bro and Sist, bayangin dunia saat ini lagi berada di mode hard mode. Perlambatan ekonomi global sedang berjalan ugal-ugalan, dipicu oleh tensi geopolitik yang kian panas, ego proteksionisme antar negara, fragmentasi ekonomi global, hingga volatilitas harga energi yang bikin deg-degan layaknya naik roller coaster.
IMF sendiri sampai harus melakukan downgrade pada proyeksi pertumbuhan ekonomi global di kisaran angka 3.0% pada 2026. Menurut peneliti LPEM FEB UI, Teuku Riefky, kondisi ini memberikan sinyal red flag yang cukup serius bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Imbasnya bisa langsung merembet ke neraca perdagangan, arus modal keluar masuk, hingga kestabilan nilai tukar rupiah.
Jangan salah sangka, berbagai konflik mulai dari perang Rusia-Ukraina, ketegangan di Timur Tengah, hingga terganggunya jalur pelayaran logistik di Laut Merah bukan sekadar berita yang numpang lewat di layar kaca. Efek domino dari peristiwa tersebut sangat nyata: rantai pasok energi terganggu, biaya logistik melambung tinggi, dan ancaman inflasi impor siap mengincar kapan saja.
“Kondisi ini bikin biaya produksi naik, ngefek langsung ke posisi eksternal kita dan pastinya bikin nilai tukar rupiah keringat dingin.” — Teuku Riefky , Jum’at (31/07/26).
Bagi anak muda yang sedang berjuang meniti karier atau merintis bisnis mandiri, situasi di mana biaya hidup makin mahal dan daya beli masyarakat menciut tentu menjadi tantangan harian yang lumayan menguras energi mental.
Jika ditarik ke ranah domestik, fundamental makroekonomi kita memang keliatannya masih cukup aman di atas kertas. Namun, struktur pertumbuhannya menyimpan PR besar yang tidak boleh diabaikan. Teuku Riefky menyoroti isu krusial seperti fenomena penyusutan kelas menengah, meningkatnya angka pengangguran di usia produktif, serta bertambahnya jumlah kelompok rentan secara drastis.
Di saat yang sama, sektor manufaktur terpantau mengalami perlambatan, sementara penyerapan tenaga kerja justru lebih banyak tersedot ke sektor informal yang penuh ketidakpastian. Akibatnya, konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi mesin utama penggerak ekonomi nasional terancam kehabisan bahan bakar. Ketika upah riil mandek dan kesempatan kerja formal semakin sulit ditemukan, kepercayaan pasar ikut meredup dan memicu potensi pelarian modal.
Supaya tekanan ekonomi ini tidak meluas menjadi krisis sosial yang mengancam keamanan nasional, kuncinya terletak pada kolaborasi yang solid lintas sektor. Pemerintah, Bank Indonesia, OJK, aparat penegak hukum, pelaku dunia usaha, hingga kalangan akademisi harus bahu-membahu merumuskan langkah antisipasi yang taktis.
Kebijakan fiskal dan moneter wajib dirancang responsif, program perlindungan sosial harus tepat sasaran menyentuh yang membutuhkan, dan kepastian hukum wajib ditegakkan tanpa pandang bulu agar para investor tetap merasa aman. Pada akhirnya, stabilitas rupiah serta ketahanan ekonomi nasional hanya bisa dikawal dengan baik apabila seluruh pihak berkomitmen menjalankan sinergi yang transparan dan akuntabel.(red).
