MARKABERITA.COM- Panggung demonstrasi selalu menyisakan dua lapis realitas: apa yang diteriakkan di jalanan, dan apa yang dimainkan di balik layar meja redaksi serta ruang-ruang kekuasaan. Peristiwa unjuk rasa yang memanas baru-baru ini memantik sebuah pola lama yang kembali berulang—pengalihan fokus dari substansi tuntutan rakyat menuju pembunuhan karakter figur pemimpinnya.
Sorotan tajam media massa mengarah kepada sosok pemimpin aksi yang dijuluki “Botok Pati”. Rekam jejaknya di Pengadilan Negeri Pati dibuka lebar ke ruang publik, mengungkap masa lalu kelam terkait kasus perjudian dan penghasutan. Bagi mata awam, informasi ini mungkin menjadi kejutan moral. Namun bagi pengamat komunikasi politik dan media, kemunculan arsip hukum lama ini pada momen krusial bukanlah sebuah kebetulan jurnalistik.
Vulgaritas Kekuasaan dan Hilangnya Esensi Kenegarawanan
Pentas pergumulan politik kekuasaan kini makin menjauh dari kejujuran, dan kian tampil vulgar dalam perburuan kerakusan berkuasa. Berbagai isu pergumulan politik kuasa dalam rangka berebut takhta dan harta berhamburan ke permukaan interaksi masyarakat, sementara nyaris tidak ada lagi pihak yang peduli soal kehadiran dan esensi kenegarawanan.
Ketika sebuah gerakan rakyat berupaya menagih akuntabilitas, yang diladeni oleh para pemegang status quo bukanlah substansi kebijakan, melainkan pembunuhan karakter. Dalam kalkulasi kekuasaan semacam ini, meladeni tuntutan publik terkait transparansi atau keadilan sosial dianggap berisiko tinggi. Maka, strategi instan yang dipilih adalah deflection—menggeser pertarungan dari ranah kebijakan publik ke ranah moralitas personal agar publik terkecoh.
Maka publik mempunyai pandangan lebih luas dan mendalam daripada membaca isu pembunuhan karakter. Di simpul ini, masyarakat memang harus cerdas agar pola desepsi tidak menjadikan masyarakat sebagai objek pembenaran atas perburuan kerakusan berkuasa. Jika status objek ini berhasil, maka masyarakat bagaikan buih di lautan yang terhempas ke pinggiran pantai nan kotor.
”Dalam kontestasi politik jalanan, siapa yang berhasil membelokkan fokus publik dari substansi kebijakan ke cacat personal, dialah yang memenangkan kendali narasi tanpa harus mengubah satu pasal kebijakan pun.” Kebengisan pola ini menunjukkan salah totalnya sistem dan aktor bernegara.
Bukti Krisis Multidimensi dan Ketersesatan Kolektif
Semua sandiwara politik ini menjadi bukti nyata bahwa krisis multidimensi makin mendalam. Sistem politik dan konstitusi yang benar dan baik disingkirkan secara sistematis. Sebaliknya, segala hal yang buruk, busuk, dan salah justru dijunjung tinggi seolah-olah sebagai sahihnya kebenaran jalan lurus kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pemberitaan semacam ini bekerja ganda sebagai instrumen psikologis (demobilization) untuk merontokkan mental massa pengikut serta menguji solidaritas gerakan. Akibatnya, publik kian hanyut dalam arus ketersesatan—terjebak dalam gimik permukaan dan melupakan substansi penderitaan serta hak-hak rakyat yang sebenarnya sedang diperjuangkan.
Membaca _Beyond the Explicit Message_
Penting bagi publik untuk tidak berhenti pada permukaan pesan (explicit message) mengenai rekam jejak hukum masa lalu seseorang. Membaca secara mendalam (beyond the explicit message) menuntut kita untuk bersikap kritis: Siapa yang diuntungkan ketika sang pemimpin didiskreditkan? Isu kebijakan dan kerakusan apa yang sedang berusaha ditutup-tutupi di balik komedi politik ini?
Masyarakat cerdas tidak boleh terus-menerus terbuai dalam arus ketersesatan moral semu. Catatan masa lalu adalah persoalan hukum personal yang harus diuji secara proporsional, tetapi tuntutan keadilan, perbaikan sistem, dan kedaulatan rakyat adalah hak kolektif yang tidak boleh direduksi oleh intrik kekuasaan yang rakus.
Markaberita.com memandang bahwa pengawalan terhadap substansi kenegarawanan tidak boleh luntur hanya karena badai pencitraan dan sandiwara politik yang busuk. Demokrasi yang sehat menuntut kita untuk kembali pada kejujuran substansial, bukan sekadar menjadi penonton yang hanyut dalam kepalsuan.(red).
