MANADO, Markaberita.com – Negara nggak boleh kalah sama mafia! Baru kemarin publik dihebohkan dengan aksi GPN geruduk BPN Jakarta Timur gara-gara kasus calo tanah. Sekarang, pola toxic yang sama kejadian lagi di BPN Kota Manado.
Kali ini, korban keganasan mafia tanah adalah Keluarga Alhasni di Kelurahan Istiqlal, Kota Manado. Bukannya ngelayanin masyarakat dengan beres, BPN Manado malah terindikasi masuk angin dan kasih panggung buat pihak-pihak yang diduga mafia tanah!
Keluarga Alhasni lewat kuasa hukumnya, Rahmat Himran, SH., udah ngajuin penerbitan sertifikat tanah dan melengkapi semua persyaratan administrasi yang diminta BPN Manado. Bahkan, staf BPN Manado sendiri yang verifikasi dan nyatain kalau dokumennya lengkap, tinggal nunggu proses lanjut.
Nggak lama kemudian, prosesnya mendadak mandek karena ada aduan dan penghadangan dari Naser Minabari dan Fitria Djibran—yang jelas-jelas bukan ahli waris keluarga Alhasni maupun keluarga Wakid! Mereka cuma pegang bukti PBB dan IMB doang. Padahal, keluarga Alhasni punya bukti sah berupa Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dari Dinas Pendaftaran & Pengawasan Tanah (ditandatangani Gubernur Sulut J.H. Dondokambey, 1968), Surat Keterangan Garapan Tanah dari Lurah Istiqlal (2025), serta saksi sejarah plus surat dukungan penuh dari tokoh dan warga sekitar Kelurahan Istiqlal. Faktanya, sampai detik ini tanah tersebut masih dizolimi dan dikuasai oleh pihak yang diduga kuat sebagai jaringan mafia tanah.
Gerakan Pemuda Nasionalisme (GPN) nggak tinggal diam melihat ketidakadilan ini. Ketua Umum GPN, Rahmat Himran dalam siaran tertulisnya pada senin (17/08/26), melayangkan tuntutan keras agar Menteri ATR/BPN Nusron Wahid segera turun tangan, mengevaluasi total, dan mencopot Kepala BPN Kota Manado (Jumalianto) dari jabatannya karena dinilai nggak kompeten dan pro-mafia tanah. GPN juga memberi peringatan keras kepada BPN Manado untuk tidak kalah sama tekanan mafia dan segera menerbitkan sertifikat tanah milik Keluarga Alhasni karena secara prosedural dan historis sudah sangat sah. Kalau BPN Manado masih masuk angin dan lambat gerak, GPN siap memboyong massa untuk geruduk Kementerian ATR/BPN Pusat di Jakarta dalam waktu dekat!(red).
