JAKARTA, Markaberita.com — Rotasi jabatan di tubuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) belakangan ini makin terang-terangan mempertontonkan bagaimana jejaring kekuasaan bekerja di balik layar. Publik tidak boleh tinggal diam melihat bagaimana figur-figur strategis digeser begitu saja ke posisi pengendali hajat hidup orang banyak tanpa transparansi yang jelas.
Mari bedah rekam jejak Bobby Rasyidin. Sebelum bercokol memegang kendali di PT KAI, ia merupakan Direktur Utama PT LEN Industri (2021–2025)—sebuah entitas yang pada awal 2022 ditunjuk sebagai induk holding BUMN Industri Pertahanan (DEFEND ID). Proyek mercusuar penggabungan industri pertahanan ini berjalan di bawah koordinasi super erat dengan Kementerian Pertahanan, institusi yang pada rentang 2019–2024 dikomandoi langsung oleh Prabowo Subianto.
“Pertanyaan mendasarnya: seberapa murni penugasan korporasi ini berbasis meritokrasi teknokratis yang objektif, ataukah ini sekadar bentuk akomodasi lingkaran dalam yang mengaburkan batas antara profesionalisme negara dan balas jasa politik?” Purwa Yudhianto, Senin (24/08).
Pembentukan DEFEND ID jelas bukan sekadar proyek administratif biasa. Ini adalah agenda strategis beranggaran jumbo yang menyangkut kendali geopolitik pertahanan. Sebagai eksekutor di lapangan, interaksi intensif antara pimpinan holding pertahanan dengan Kementerian Pertahanan otomatis membuka ruang relasi yang sangat intim dengan lingkaran kekuasaan inti.
Di sinilah kita melihat peran sentral figur seperti Hashim Djojohadikusumo—penasihat utama, penyokong, sekaligus patron kuat di lingkaran keluarga Presiden. Ketika seorang pejabat korporat sukses mengamankan mandat strategis di sektor pertahanan, namanya langsung masuk ke dalam radar inner circle kekuasaan. Loyalitas dan efektivitas eksekusi di sektor pertahanan inilah yang kemudian menjadi VIP ticket untuk mendapat kepercayaan mengelola sektor-sektor basah lainnya di era pemerintahan baru.
“Ketika kedekatan dan loyalitas diuji melalui proyek-proyek strategis masa lalu, meritokrasi sering kali tereduksi menjadi sekadar instrumen bagi-bagi posisi bagi kelompok ring satu,”
lingkaran dekat kekuasaan digeser untuk memimpin BUMN sebesar PT KAI—yang jelas-jelas menguasai aset lahan, properti, dan infrastruktur logistik raksasa—publik wajib pasang mata dan telinga lebar-lebar. Penempatan orang-orang kepercayaan di posisi strategis ini tidak bisa dilepaskan dari ambisi besar mengebut program Asta Cita, khususnya pembangunan perumahan rakyat dan integrasi logistik nasional yang kini sangat kental bersinggungan dengan kepentingan bisnis kelompok dekat kekuasaan.
Kritik utamanya telak: ada potensi besar conflict of interest (konflik kepentingan) dan pudarnya batas tegas antara profesionalisme korporasi negara dengan instrumen politik oligarki.
“Negara dan BUMN tidak boleh dikelola layaknya perusahaan keluarga atau korporasi privat. Jabatan strategis pengendali aset publik harus steril dari kepentingan transaksional politik masa lalu,” ujar Purwa.
Lebih jauh, Purwa mengingatkan bahwa esensi utama dari setiap kebijakan publik dan program pembangunan tidak boleh mengkhianati hak-hak dasar warga negara. Jangan sampai ambisi pencapaian program justru melahirkan ketidakadilan brutal di tingkat akar rumput.
“Yang paling penting adalah program yang dibuat untuk rakyat jangan sampai mengorbankan rakyat lainnya. Dalam kasus Manggarai misalnya, proses pengosongan dan penggusuran masyarakat yang lahannya diklaim oleh PT KAI dan rencananya digunakan sebagai apartemen itu, apakah proses penggantiannya sudah sesuai dengan UU dan peraturan yang berlaku? Negara harus hadir melindungi, jangan sampai program pemerintah justru memicu lahirnya kantong-kantong kemiskinan baru dan menciptakan masyarakat miskin baru di tengah kota,” tutup Purwa Yudhianto.
Bagaimana publik bisa terus mengawal secara ketat agar aset-aset strategis BUMN dan program pembangunan tidak sekadar menjadi alat penopang kepentingan kelompok tertentu dengan mengorbankan hak-hak rakyat kecil?(red).
