JAKARTA, Markaberita.com – Lagi rame-ramenya soal kasus tenaga honorer fiktif di daerah lain, kini giliran Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta yang kena radar pengawasan. Center for Budget Analysis (CBA) mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) buat gercep menyelidiki aliran dana dan proses rekrutmen tenaga pendukung di ibu kota, supaya nggak ada lagi drama anggaran boncos buat “orang dalam” siluman.
Lewat Direktur Eksekutifnya, Uchok Sky Khadafi, CBA ngingetin kalau skema pengadaan tenaga paruh waktu atau honorer ini rawan banget jadi celah penyalahgunaan anggaran. Apalagi, kasus serupa baru aja bikin heboh di Pemkot Metro, Lampung, di mana rekrutmen 387 honorer fiktif sukses nimbulin kerugian negara sampai Rp11 miliar dan nyeret nama pejabat tinggi sebagai tersangka.
Nggak main-main, data anggaran Dishub DKI buat pos tenaga pendukung ini nilainya fantastis, bestie! Berdasarkan catatan CBA, ada tiga kegiatan utama yang disorot:
Penyediaan Petugas Perhubungan Penertiban Lalu Lintas & Angkutan Jalan Tingkat Provinsi: Dikasih jatah anggaran Rp24.599.703.375 di tahun 2025, dan disesuaikan jadi Rp21.180.761.550 pada tahun 2026.
Pengadaan Petugas Penanganan Lalu Lintas Jalan Raya: Punya alokasi stabil di angka Rp868.834.650 untuk tahun 2025 dan 2026.
Pengadaan Tenaga Pendukung Bidang Angkutan Jalan: Mengantongi anggaran Rp595.980.000 di tahun 2025, lalu naik tipis jadi Rp630.630.000 pada tahun 2026.
CBA ngeri kalau dana sebanyak itu malah menguap atau nggak tepat sasaran. Makanya, transparansi soal jumlah personel asli, cara bayarnya, sampai bukti kerjanya jadi hal mutlak yang harus di-audit. Tujuannya jelas, biar duit rakyat bener-bener nyampe ke tangan pekerja yang emang kerja secara sah dan banting tulang di jalanan, bukan sekadar nama di atas kertas doang.
“Yang penting harus diperiksa dan dipastikan apakah tenaga tersebut benar-benar ada, bekerja, dan menerima haknya sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan,” tegas Uchok pada Jum’at (21/08/26).
Menurut kamu, seberapa penting pemerintah kota bikin sistem tracking digital transparan buat absensi dan gaji tenaga honorer biar nggak gampang dimanipulasi?(red).
