JAKARTA TIMUR, Markaberita.com — Aksi penyampaian aspirasi secara spontan dan damai mewarnai peresmian Danau Elok oleh warga Rusunawa Pinus Elok Tower C, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, pada Kamis (23/07/26). Respon cepat ditunjukkan oleh jajaran Pemerintah Wilayah Kecamatan Cakung yang langsung merangkul warga dan membuka ruang dialog interaktif di Kantor Kecamatan Cakung.
Aksi yang semula diinisiasikan warga untuk menemui Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, tersebut disambut secara empatik dan humanis oleh Camat Cakung, H. Rohmad, bersama Lurah Penggilingan, Boval Juliansyah. Melalui langkah persuasif, pihak kewilayahan langsung mengarahkan perwakilan warga ke ruang audiensi untuk mendengarkan secara mendalam keluhan seputar tata kelola serta penagihan tunggakan iuran di lingkungan rusunawa.
Tekanan Beban Finansial dan Harapan Kebijakan Humanis
Dalam forum diskusi terbuka tersebut, juru bicara warga, Danto Siregar, memaparkan beratnya beban finansial yang dirasakan para penghuni Rusunawa Pinus Elok Tower C, D, dan E. Menurutnya, pola penagihan yang diterapkan oleh Unit Pengelola Rumah Susun Sewa (UPRS) 7 dinilai terlalu kaku, disertai ancaman pengosongan unit dalam tenggat waktu singkat yang memicu kepanikan massal.
Sebagian besar penghuni merupakan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), mulai dari pengemudi ojek online, pedagang kecil, hingga pekerja informal yang kondisi ekonominya masih rapuh. Bersama dengan kuasa hukum warga, Advokat Rahmat Himran, S.H., para penghuni mendesak Pemprov DKI Jakarta agar menghadirkan kebijakan yang berkeadilan berupa penyesuaian tarif, keringanan atau pemutihan tunggakan, hingga skema cicilan yang manusiawi.
“Pendekatan aturan dan penagihan semestinya tetap mengedepankan aspek sosial-humanis. Sebagian besar warga merupakan pekerja informal yang membutuhkan kebijakan berkeadilan agar dapat terus memiliki tempat tinggal yang layak,” tegas Danto Siregar.
Menambahkan hal tersebut, Advokat Rahmat Himran, S.H., selaku kuasa hukum warga, menyatakan kesiapan penuh dalam mendampingi dan mengawal proses advokasi ini agar hak-hak konstitusional warga atas hunian yang layak tetap terlindungi sesuai koridor hukum yang berlaku.
Komitmen Konkret dan Sinergi Solutif Kecamatan Cakung
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Camat Cakung H. Rohmad menegaskan komitmen penuh pihak kewilayahan untuk mengawal dan meneruskan seluruh poin notulensi audiensi kepada jajaran pimpinan di Pemerintah Kota Jakarta Timur hingga Dinas terkait di Balai Kota DKI Jakarta.
Hasil dari audiensi konstruktif ini melahirkan beberapa poin kesepakatan strategis:
- Eskalasi Berjenjang ke Pemkot dan Pemprov DKI Pihak Kecamatan Cakung segera menyusun laporan resmi hasil pertemuan untuk diserahkan kepada Walikota Jakarta Timur sebagai jembatan mediasi bersama pengelola UPRS dan instansi teknis terkait.
- Konsolidasi Koordinator Perwakilan Warga Camat menginstruksikan pembentukan struktur perwakilan atau koordinator resmi warga guna memperkuat efektivitas komunikasi, koordinasi, dan pengawalan kebijakan ke tingkat provinsi.
- Solusi Pemberdayaan Ekonomi Terpadu Sebagai jalan keluar jangka panjang atas persoalan ekonomi penghuni, Kecamatan Cakung menawarkan program peningkatan skill melalui pelatihan kerja gratis di Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Jakarta Timur (Haji Naman) serta pendampingan bisnis via program Jakpreneur.
Melalui langkah proaktif dan humanis dari jajaran Kecamatan Cakung ini, warga berharap lahirnya moratorium penindakan pengosongan unit serta kebijakan final dari Pemprov DKI Jakarta yang benar-benar berpihak pada kesejahteraan rakyat kecil.(red)
