JAKARTA, Markaberita.com — Aliansi Pengangguran Jakarta (APJ) nge-spill pandangan penting nih buat Pemprov DKI Jakarta. Di saat pemerintah sibuk ngurusin hak-hak aparatur negara—kayak pencairan gaji ke-13 buat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)—masalah pengangguran di ibu kota dinilai masih butuh perhatian ekstra yang zero-failing.
Ketua Umum APJ, Rita Irawati, negasin kalau apresiasi tetap dikasih buat Pemprov DKI yang udah gercep penuhi hak PPPK. Tapi, di sisi lain, nasib warga yang masih berjuang cari kerja juga jangan sampai kena ghosting perhatian pemerintah.
“Kami mengapresiasi Pemprov DKI yang sudah memenuhi hak-hak PPPK. Namun, jangan sampai perhatian terhadap para pencari kerja terabaikan. Masih banyak warga Jakarta yang membutuhkan pekerjaan dan kesempatan untuk meningkatkan taraf hidupnya,” beber Rita, Senin (27/7/2026).
Berdasarkan update data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2026, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) DKI Jakarta masih di angka 6,03%, atau ada sekitar 334 ribu jiwa yang statusnya masih nganggur. Meskipun diklaim ada penurunan dari tahun sebelumnya, APJ menilai angka ratusan ribu ini tetap jadi major homework yang harus diselesaikan segera.
Di sisi lain, data internal Pemprov DKI Januari 2026 mencatat:
Total ASN Pemprov DKI: 68.019 orang (terdiri dari 46.430 PNS, 9.276 PPPK, dan sisanya pegawai status lain).
Total PPPK: 9.276 orang (4.896 laki-laki & 4.380 perempuan).
Solusi & Harapan: Stop Fokus ke Satu Sisi Aja!
APJ berharap Pemprov DKI gak cuma vibing sama kebijakan yang ramah buat aparatur negara doang. Kebijakan fiskal dan program kerja harusnya lebih balance dengan cara:
Ngebut Bikin Lapangan Kerja Baru: Perluas peluang kerja lewat sektor formal maupun informal.
Upgrade Skill Lewat Pelatihan: Bikin program upskilling yang relevan sama kebutuhan industri jaman now.
Support UMKM Lokal: Buka ruang seluas-luasnya buat pemberdayaan UMKM agar ekonomi akar rumput makin kuat.
Program Magang Berkelanjutan: Perbanyak akses magang buat fresh graduate biar gampang adaptasi di dunia kerja.
“Keberhasilan Pemprov DKI tidak hanya diukur dari terpenuhinya hak aparatur negara, tapi juga dari kemampuannya menghadirkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat luas. Semoga angka pengangguran bisa terus ditekan lewat kebijakan yang benar-benar berpihak ke pencari kerja,” tutup Rita.(red)
