JAKARTA, Markaberita.com – Pemerintah Indonesia menetapkan target ambisius untuk menggerakkan roda ekonomi perdesaan. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), memastikan bahwa sebanyak 40.000 unit Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih ditargetkan mulai beroperasi penuh pada Oktober 2026 mendatang.
Zulhas mengungkapkan bahwa persiapan fisik dan sistem tengah dikebut agar target tersebut tercapai tepat waktu. Menurutnya, pembangunan infrastruktur koperasi ini diproyeksikan rampung pada September 2026.
”Pemerintah saat ini fokus menuntaskan target 40 ribu unit pada tahun ini. Kita sudah melakukan koordinasi intensif dengan badan dan kementerian terkait. Meskipun rencana awal sempat menyentuh angka 80 ribu, namun untuk tahun ini kita fokuskan pada 40 ribu unit agar operasionalnya maksimal,” ujar Zulhas di Jakarta, Minggu (5/7/2026).
Pusat Integrasi Layanan Publik
Kopdes Merah Putih dirancang bukan sekadar koperasi simpan pinjam biasa, melainkan menjadi pusat integrasi layanan pemerintah di tingkat desa. Nantinya, distribusi bantuan sosial (Bansos) seperti Program Keluarga Harapan (PKH) hingga penyaluran sarana produksi seperti alat dan mesin pertanian (alsintan) akan dipusatkan melalui koperasi ini.
Tak hanya itu, masyarakat desa nantinya dapat memanfaatkan Kopdes untuk berbagai kebutuhan harian, seperti pembayaran listrik, telepon, hingga pembelian pupuk dan gas subsidi dengan harga yang lebih terjangkau.
Menjaga Stabilitas Harga Hasil Tani
Salah satu peran krusial Kopdes Merah Putih adalah bertindak sebagai offtaker atau pembeli langsung hasil panen warga. Dengan sistem ini, pemerintah berharap petani dan nelayan mendapatkan kepastian harga yang layak dan stabil, sehingga dapat memutus rantai permainan harga oleh tengkulak.
Komitmen Pembenahan Pemerintah
Di sisi lain, Pemerintah juga menyadari adanya tantangan dalam pelaksanaan program ini. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto berkomitmen penuh untuk membenahi pelaksanaan program agar kembali ke rancangan awal.
”Pemerintah tidak menutup mata terhadap berbagai dinamika di lapangan. Evaluasi dan penguatan pengawasan akan terus dilakukan secara ketat agar anggaran negara yang digelontorkan benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat desa,” pungkas Purbaya.
Dengan beroperasinya 40 ribu unit koperasi ini, pemerintah optimistis ekonomi perdesaan akan tumbuh lebih kuat dan mandiri, sekaligus memperpendek jarak layanan publik bagi masyarakat di pelosok Indonesia.(red).
