Jakarta, Markaberita.com — Baru dua bulan menduduki kursi kepemimpinan, Kepala Unit Pengelola Rumah Susun (UPRS) VII DKI Jakarta, Gloria Febriani, sudah menuai kecaman keras. Alih-alih menghadirkan pelayanan publik yang humanis, Gloria justru dinilai arogan, menjaga jarak, dan menutup ruang komunikasi dengan para penghuni rusun.
Kekecewaan warga memuncak ketika mereka hendak berkonsultasi untuk mencari solusi atas masalah tunggakan sewa. Tercatat, sekitar 65 persen warga saat ini mengalami kendala pembayaran akibat tekanan kesenjangan ekonomi. Namun, respons yang diberikan jauh dari kata solutif.
Alih-alih merumuskan kebijakan keringanan atau jalan keluar, Gloria justru diduga melakukan pengusiran paksa serta melayangkan ancaman kepada warga untuk melunasi seluruh tunggakan dalam waktu tujuh hari. Jika gagal, warga dipaksa angkat kaki dari hunian mereka. Tindakan ini dinilai sangat kejam dan tidak mencerminkan prinsip keadilan sosial.
”Seharusnya Gloria punya solusi terhadap para warga yang masih menunggak dan belum mampu membayar biaya sewa, bukan melakukan pengusiran paksa bahkan mengancam warga untuk melunasi biaya sewa dalam waktu 7 hari jika tidak maka warga diharuskan agar angkat kaki dari hunian rusun.”
— Rahmat Himran, S.H. (Kuasa Hukum Warga Rusun), selasa (28/07/26)
Menyikapi situasi yang kian memanas ini, Rahmat Himran secara tegas mendesak Kepala Dinas Perumahan Rakyat serta Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, untuk segera mengevaluasi dan mencopot Gloria Febriani dari jabatannya sebagai Kepala UPRS VII DKI Jakarta.
Sebagai bentuk perlawanan terhadap kebijakan yang dianggap sewenang-wenang tersebut, perwakilan warga rusun se-DKI Jakarta memastikan akan menggelar aksi damai di Kantor Balai Kota DKI Jakarta dalam waktu dekat guna menuntut keadilan dan solusi terbaik bagi para penghuni rusunawa.(red).
