JAKARTA, Markaberita.com – Insiden nyaris robohnya Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Jalan Kapten Tendean, Jakarta Selatan, hari ini menjadi bukti tak terbantahkan atas buruknya kualitas pengelolaan infrastruktur di bawah naungan Dinas Bina Marga DKI Jakarta. Forum Pemuda Peduli Jakarta (FPPJ) menegaskan bahwa peristiwa ini bukan sekadar musibah, melainkan akumulasi dari kegagalan Dinas Bina Marga dalam menjamin keamanan dan kenyamanan fasilitas bagi pejalan kaki.
Ketua Umum FPPJ, Endriansyah, menyatakan kekecewaannya yang mendalam. Menurutnya, Dinas Bina Marga DKI Jakarta telah gagal total dalam memberikan pelayanan infrastruktur yang aman dan layak bagi warga Jakarta. Di saat alokasi anggaran pemeliharaan JPO mencapai angka fantastis hingga puluhan miliar rupiah, kondisi di lapangan justru memprihatinkan.
”Kami sangat miris melihat kondisi JPO di lapangan. Bagaimana mungkin anggaran miliaran rupiah dikucurkan, tapi faktanya banyak JPO yang kumuh, bau pesing, dan kini terancam roboh? Ini adalah rapor merah bagi kinerja Dinas Bina Marga. Mereka tidak mampu mengelola fasilitas publik dengan benar, bahkan abai terhadap aspek keselamatan yang seharusnya menjadi prioritas utama,” tegas Endriansyah.
Kekhawatiran FPPJ diperkuat dengan adanya temuan dari Center For Budget Analysis (CBA). Koordinator CBA, Jajang Nurjaman, menyoroti adanya pola nomenklatur anggaran yang sengaja dibuat membingungkan untuk menutupi potensi praktik double budgeting (penganggaran ganda). Dengan memecah pos pemeliharaan menjadi kategori-kategori yang tumpang tindih—seperti anggaran perencanaan, pemeliharaan rutin, sparepart, hingga revitalisasi—CBA menduga adanya rekayasa sistematis dalam penggunaan dana APBD 2025.
”Orang-orang di Dinas Bina Marga DKI Jakarta sangat lihai mengakali nomenklatur agar aparat hukum sulit melacak potensi penyimpangan. Anggaran fantastis yang terserap tidak sebanding dengan kondisi fisik JPO yang kian membusuk. Ini bukan sekadar masalah teknis administratif, tetapi sudah mengarah pada dugaan penyimpangan anggaran yang serius,” ungkap Jajang.
Menyikapi hal tersebut, FPPJ dan CBA secara kolektif mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta untuk segera melakukan audit investigatif terhadap penggunaan anggaran Dinas Bina Marga tahun 2025. FPPJ juga menuntut agar Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta dievaluasi total karena dianggap tidak mampu menghadirkan perubahan nyata bagi kenyamanan dan keselamatan warga.
”Jakarta adalah Ibu Kota negara, bukan arena untuk pembiaran fasilitas umum yang membusuk atau ajang ‘bancakan’ anggaran. Kami menuntut langkah konkret dan transparansi penuh. Jika Dinas Bina Marga tidak segera melakukan audit internal dan perbaikan menyeluruh, FPPJ siap menggerakkan massa untuk menuntut tanggung jawab para pejabat terkait di kantor mereka,” tutup Endriansyah.
FPPJ menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas, demi memastikan uang rakyat benar-benar digunakan untuk membangun fasilitas yang aman bagi seluruh warga Jakarta.(red).
