Terjerat Dugaan Pemerasan TKA, Pejabat Imigrasi Jakarta Barat Terjaring OTT KPK

Hukum, Nasional123 Dilihat

​JAKARTA, Markaberita.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi senyap terhadap oknum penyelenggara negara. Kali ini, sasaran operasi tangkap tangan (OTT) menyasar pejabat di lingkungan Kantor Imigrasi Jakarta Barat pada Rabu (3/6/2026).

​Penindakan ini diduga kuat berkaitan dengan praktik pemerasan dalam proses perizinan tenaga kerja asing (TKA). Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, telah mengonfirmasi pelaksanaan operasi tersebut.

​”Betul, ada OTT di Imigrasi Jakarta Barat,” ujar Fitroh saat dikonfirmasi, Rabu (3/6/2026).

​Hingga saat ini, tim penyidik KPK masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap sejumlah pihak yang terjaring. Sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP, lembaga antirasuah memiliki waktu 1×24 jam untuk melakukan pemeriksaan awal sebelum menentukan status hukum para pihak yang diamankan.

Baca Juga  Presiden Jokowi Silaturahmi dengan Wartawan Istana

​Menjadi OTT Kesebelas Sepanjang 2026

​Aksi penangkapan di Imigrasi Jakarta Barat ini menambah catatan panjang daftar operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2026. Tercatat, ini merupakan OTT kesebelas yang digelar lembaga antirasuah dalam kurun waktu enam bulan terakhir.

​Rangkaian OTT sepanjang tahun 2026 dimulai dengan kasus dugaan suap pemeriksaan pajak di KPP Jakarta Utara pada Januari lalu. Tak lama berselang, KPK melakukan serangkaian penindakan di berbagai daerah, di antaranya terhadap Wali Kota Madiun Maidi terkait dugaan gratifikasi, serta Bupati Pati Sudewo yang tersangkut kasus pemerasan pengisian jabatan.

​Di sektor fiskal dan hukum, KPK juga telah melakukan OTT di KPP Madya Banjarmasin terkait restitusi pajak, kasus importasi barang tiruan di lingkup Bea Cukai, hingga dugaan korupsi pengurusan sengketa lahan di Pengadilan Negeri Depok yang melibatkan pimpinan PN setempat.

Baca Juga  Menakar Kapabilitas Luke Thomas Mahony di Pucuk Pimpinan PT DSI: Pengalaman Trading hingga Jaringan Global Jadi Pertimbangan Utama

​Memasuki triwulan kedua, fokus penindakan KPK menyasar sejumlah kepala daerah. Mulai dari Bupati Pekalongan Fadia Arafiq terkait pengadaan outsourcing, Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari dalam kasus suap proyek, serta Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman dan Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo yang keduanya terjerat kasus pemerasan.

​Hingga berita ini diturunkan, KPK belum merinci identitas lengkap pihak yang diamankan maupun total nominal barang bukti yang disita dalam operasi di Imigrasi Jakarta Barat tersebut. Publik kini menanti keterangan resmi dari pimpinan KPK untuk mengetahui perkembangan status hukum dan detail kasus yang sedang diusut.(Red).