JAKARTA, Markaberita.com – Rentetan gangguan kelistrikan nasional yang terjadi terus-menerus, mulai dari pemadaman massal (blackout) hingga kerusakan infrastruktur strategis, memicu kritik keras dari berbagai pihak. Terbaru, kelompok penggiat energi, Daulat Energi, mendesak Presiden RI Prabowo Subianto untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem tata kelola kelistrikan nasional di bawah PT PLN (Persero).
Dalam aksi penyampaian aspirasi yang berlangsung di depan Kantor Kementerian BUMN dan Indonesia Power, Jakarta, Jumat (12/6/2026), Koordinator Daulat Energi, Ridwan Hanafi, menegaskan bahwa manajemen kelistrikan saat ini sedang dalam kondisi darurat. Menurutnya, sederet insiden pemadaman beruntun dalam dua tahun terakhir adalah bukti nyata adanya masalah serius dalam sistem operasional dan manajerial PLN yang menuntut evaluasi total.
Daulat Energi membeberkan catatan kelam sistem kelistrikan, di antaranya blackout di Bali pada Mei 2025 dan Sumatera pada Mei 2026, pemadaman di Kalimantan Barat pada Agustus 2025, gangguan masif di wilayah Jakarta dan sekitarnya pada April 2026, serta gangguan sistem Jamali (Jawa-Madura-Bali) pada awal Juni 2026. Selain itu, mereka menyoroti kerusakan fisik berupa robohnya 12 tower SUTET di Sumatera Utara dan insiden ledakan di sejumlah PLTU, seperti di Labuan Angin dan Bengkayang.
Menanggapi fenomena tersebut, Daulat Energi mengajukan sejumlah tuntutan konkret kepada pemerintah, mulai dari pembentukan tim audit independen untuk mengusut akar penyebab blackout massal, audit forensik mendalam terhadap insiden teknis di PLTU, hingga perombakan dan evaluasi total terhadap jajaran Komisaris, Direksi, serta anak perusahaan PT PLN (Persero).
Selain aspek teknis, Daulat Energi turut menyoroti anomali tajam pada laporan keuangan PLN tahun 2024–2025 yang dinilai perlu diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Berdasarkan data yang dipaparkan, terjadi peningkatan beban yang cukup signifikan, di mana biaya pemeliharaan naik dari Rp31,54 triliun pada 2024 menjadi Rp35,74 triliun pada 2025, dan beban kepegawaian melonjak dari Rp30,7 triliun menjadi Rp36,01 triliun pada periode yang sama.
Ironisnya, kenaikan beban tersebut tidak sejalan dengan profitabilitas perusahaan. Laba bersih PLN tercatat merosot drastis sebesar 65,8 persen, dari Rp21,23 triliun pada 2024 menjadi hanya Rp7,26 triliun pada 2025. Ridwan menegaskan bahwa ketahanan energi nasional tidak boleh dipertaruhkan. Ia meminta negara hadir untuk memastikan sistem kelistrikan kembali andal dan bersih dari potensi penyalahgunaan anggaran melalui transparansi serta akuntabilitas yang nyata.(Red).
