MARKABERITA.COM – Anggaran rehabilitasi dapur Rumah Jabatan (Rujab) Gubernur Sulawesi Selatan memicu sorotan tajam dari Center for Budget Analysis (CBA). Proyek yang menelan dana fantastis hingga menembus angka Rp1,8 miliar ini dinilai oleh publik sangat tidak sebanding dengan skala prioritas kebutuhan masyarakat Sulawesi Selatan saat ini.
Sorotan ini mencuat setelah Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, resmi menempati rumah dinasnya pasca-pelantikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025 lalu. Data yang dihimpun CBA mengungkap bahwa proyek tersebut mencakup rehabilitasi dapur utama senilai Rp1 miliar dengan tambahan biaya pengawasan teknis sebesar Rp78,9 juta dan biaya perencanaan teknis mencapai Rp126,6 juta.
Ironisnya, selain dapur utama, terdapat alokasi anggaran terpisah untuk pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) khusus dapur senilai Rp500 juta, yang juga dibebani biaya pengawasan sebesar Rp45,7 juta serta biaya perencanaan sebesar Rp75,1 juta. Total keseluruhan yang terserap untuk urusan “dapur” ini mencapai lebih dari Rp1,8 miliar.
Koordinator CBA, Jajang Nurjaman, melayangkan kritik pedas terhadap alokasi anggaran tersebut. Menurutnya, pemerintah daerah semestinya memiliki kepekaan lebih tinggi di tengah jeritan masyarakat yang masih menghadapi persoalan klasik, mulai dari kerusakan infrastruktur jalan hingga minimnya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Jajang bahkan menyindir besarnya komponen biaya perencanaan dan pengawasan yang menyertai proyek dapur tersebut, yang dianggapnya tidak masuk akal untuk skala pekerjaan renovasi rumah jabatan.
”Merancang dan mengawasi sebuah dapur seolah membutuhkan perhatian yang sangat besar. Di saat masyarakat masih berharap perbaikan fasilitas umum, justru renovasi dapur rumah jabatan yang menyedot anggaran miliaran rupiah. Ini tentu menjadi pertanyaan yang layak dijawab secara terbuka kepada masyarakat,” tegas Jajang dalam keterangannya, Senin (8/6/2026).
CBA menuntut Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tidak bungkam dan segera memberikan klarifikasi resmi mengenai urgensi serta manfaat nyata dari proyek ini. Transparansi dan akuntabilitas dipandang sebagai kewajiban mutlak agar penggunaan uang rakyat tidak menimbulkan persepsi negatif atau kecurigaan di tengah masyarakat. Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan belum memberikan tanggapan resmi atau rincian teknis terkait latar belakang renovasi dapur yang menelan biaya fantastis tersebut(Red).
