*PURWAKARTA* – Seorang peserta seleksi mitra Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Purwakarta yang telah dinyatakan lolos dan berhak mengikuti pelatihan, harus menerima kenyataan pahit setelah namanya diganti peserta lain. Pergantian itu terjadi karena yang bersangkutan tidak dapat hadir pada hari pertama pelatihan akibat sakit dan menjalani perawatan medis.
Padahal, peserta tersebut telah menyelesaikan seluruh tahapan seleksi sesuai prosedur yang berlaku. Kondisi kesehatan darurat membuatnya absen di hari pertama. Alih-alih diberi kesempatan menyusul atau mengonfirmasi melalui surat keterangan dokter, posisinya justru langsung digantikan.
Kejadian ini menuai sorotan karena dinilai mengabaikan aspek kemanusiaan. Banyak pihak menilai surat keterangan dokter atau bukti rawat inap seharusnya menjadi bahan pertimbangan sebelum dilakukan pergantian peserta.
Sekretaris KNPI Kecamatan Bojong, Dedi Supriadi, menyampaikan keprihatinan. Kami menyayangkan jika peserta yang sudah lolos kemudian diganti hanya karena tidak hadir di hari pertama akibat sakit dan dirawat. Dalam kondisi seperti ini seharusnya ada kebijakan yang mengedepankan sisi kemanusiaan. Sakit bukan sesuatu yang direncanakan dan bisa dialami siapa saja,” ujar Dedi, Senin (7/6/2026).
Lebih lanjut, Dedi menyoroti proses rekrutmen mitra BPS Kabupaten Purwakarta yang menurut masukan masyarakat masih menimbulkan pertanyaan terkait keterbukaan.
“Selain persoalan pergantian peserta, kami menerima keluhan masyarakat soal proses rekrutmen yang dinilai belum sepenuhnya transparan. Bahkan muncul dugaan peserta yang memiliki kedekatan dengan pihak tertentu lebih banyak lolos. Dugaan ini harus dijawab terbuka agar tidak menimbulkan prasangka,” katanya.
Menurut Dedi, transparansi penting untuk menjaga kepercayaan publik pada lembaga negara. Ia berharap setiap tahapan seleksi dilakukan terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan
“Kami tidak membuat tuduhan tanpa dasar. Tapi ketika banyak pertanyaan muncul dari masyarakat, lembaga terkait perlu memberi penjelasan yang jelas. Transparansi adalah kunci menjaga kepercayaan publik,” tambahnya.
Kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut hak peserta yang sudah dinyatakan lolos. Masyarakat berharap ada evaluasi mekanisme pelatihan dan rekrutmen agar proses tidak hanya berpegang pada aspek administratif, tetapi juga memperhatikan nilai keadilan, kemanusiaan, dan keterbukaan.
Hingga berita ini ditulis, pihak BPS Kabupaten Purwakarta belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan pergantian peserta yang sedang menjalani perawatan medis maupun pertanyaan masyarakat tentang proses rekrutmen mitra statistik.
Pernyataan mengenai dugaan kurang transparansi dan adanya peserta yang diduga memiliki kedekatan dengan pihak tertentu merupakan informasi dari narasumber. Hal ini perlu diklarifikasi dan dibuktikan oleh pihak terkait. Berita ini disusun berdasarkan data dan pernyataan yang tersedia saat penulisan._( Saepul Bahri )
