JAKARTA, markaberita.com – Di tengah ancaman konflik geopolitik di Timur Tengah yang memicu volatilitas harga energi global, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah diplomasi strategis untuk melindungi fiskal Indonesia. Melalui terobosan negosiasi yang berani, Indonesia berhasil mengamankan akses impor minyak mentah dengan diskon signifikan hingga 35 persen dari Rusia, sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.
Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Satya Widya Yudha, mengungkapkan bahwa tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akibat gejolak energi global saat ini menjadi perhatian serius. Sebagai negara net importir, Indonesia sangat rentan terhadap dinamika geopolitik.
”Setiap kenaikan harga minyak sebesar 1 dolar AS saja, defisit kita membengkak hampir Rp6 triliun. Jika kurs naik Rp100, defisit bertambah lagi Rp0,8 triliun. Jadi bisa dibayangkan betapa vitalnya stabilitas pasokan ini,” ujar Satya saat diwawancarai dalam program Prime Time INAnews TV, Selasa (26/5/2026).
Saat ini, produksi minyak dalam negeri hanya mencapai 605 ribu barel per hari, sementara kebutuhan nasional menembus 1,6 juta barel per hari. Artinya, Indonesia masih harus memenuhi defisit 1 juta barel per hari melalui impor.
Satya memberikan apresiasi tinggi terhadap manuver Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, keberhasilan mendapatkan minyak mentah dengan harga diskon 35 persen di bawah harga pasar—di tengah ketatnya sanksi global—adalah sebuah pencapaian diplomatik yang luar biasa.
”Ini momen langka. Pak Prabowo melobi Amerika, namun tetap membangun komunikasi intensif ke Rusia. Itu bukti upaya beliau untuk mengutamakan kepentingan vital nasional,” jelasnya.
Langkah ini disempurnakan dengan strategi diversifikasi impor untuk mengurangi ketergantungan pada wilayah rawan konflik, serta memperkuat posisi tawar Indonesia setelah resmi bergabung ke dalam blok ekonomi BRICS.
Dalam upaya menjaga ketahanan energi, Satya menyebut skor Indonesia telah meningkat dari 6,5 menjadi 7,3. Pemerintah kini fokus pada pendekatan Just Energy Transition (transisi energi berkeadilan). Indonesia tidak mengambil jalan radikal menghapus energi fosil, melainkan melakukan dekarbonisasi secara bertahap sambil meningkatkan porsi Energi Baru Terbarukan (EBT) hingga 70–72 persen.
Salah satu langkah konkret yang dinilai krusial adalah penerapan biodiesel B-50 yang akan dimulai pada Juli mendatang.
”Jika B-50 sudah berjalan, otomatis impor solar kita menjadi nol. Ini adalah salah satu strategi paling efektif untuk keluar dari jeratan ketergantungan impor,” tegas Satya.
Satya menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa ketahanan energi tidak bisa hanya bersandar pada kebijakan pemerintah. Ia mengajak seluruh elemen, mulai dari akademisi, industri, hingga masyarakat luas, untuk mulai membudayakan penghematan energi dan beralih ke transportasi umum.
”Transisi yang berkeadilan berarti kita saling membantu menuju energi yang lebih bersih tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi nasional. Hemat energi oleh masyarakat adalah kontribusi nyata bagi negara,” pungkasnya.
Tentang Dewan Energi Nasional (DEN):
Dewan Energi Nasional adalah lembaga yang bertugas merancang dan merumuskan kebijakan energi nasional serta menetapkan rencana umum energi nasional guna menjamin ketahanan energi bagi Indonesia.(Red).
