Markaberita.com – Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2026 di Jawa Barat menuai sorotan tajam. Koalisi Peduli Indonesia (KPI) secara resmi mendesak Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, untuk melakukan evaluasi total dan mencopot Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Purwanto, menyusul banyaknya keluhan masyarakat terkait proses penerimaan siswa baru tahun ini.
Ketua Umum KPI, Ahmad Fauzi, dalam keterangannya kepada awak media, Rabu (10/6/2026), menyatakan bahwa carut-marutnya pelaksanaan SPMB 2026 telah menimbulkan keresahan luas di kalangan orang tua siswa. Menurutnya, kondisi ini mencederai semangat pemerataan akses pendidikan yang selama ini menjadi prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ia menegaskan bahwa SPMB seharusnya menjadi sarana yang memberikan kesempatan adil, transparan, dan profesional, bukan justru memicu kebingungan dan kegaduhan.
Lebih lanjut, Ahmad Fauzi menilai bahwa evaluasi terhadap posisi Kepala Dinas Pendidikan merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memastikan pelayanan publik berjalan dengan baik. Jika ditemukan adanya kelalaian atau ketidakmampuan manajerial dalam mengelola SPMB 2026, ia mendorong Gubernur Dedi Mulyadi untuk tidak ragu mengambil langkah tegas, termasuk melakukan pergantian pejabat demi kepentingan masyarakat dan perbaikan kualitas pendidikan di Jawa Barat.
Selain mendesak adanya pergantian pejabat, KPI juga menuntut Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk membuka hasil evaluasi serta audit pelaksanaan SPMB secara transparan kepada publik. Hal ini dianggap krusial untuk memberikan kepastian kepada masyarakat agar tidak berkembang spekulasi liar di ruang publik. Ahmad Fauzi menegaskan bahwa kritik ini dilayangkan sebagai bentuk kepedulian terhadap kualitas tata kelola pendidikan agar persoalan serupa tidak terulang kembali di masa mendatang.
Mengakhiri pernyataannya, KPI berharap Gubernur Dedi Mulyadi dapat segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul serta melakukan pembenahan menyeluruh. Langkah tersebut dinilai penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan di Jawa Barat, mengingat pendidikan merupakan hak dasar warga negara yang harus dijamin sepenuhnya oleh pemerintah.
