JAKARTA, Markaberita.com – Pengangkatan Ginka Febriyanti Ginting sebagai Komisaris PT Pertamina Retail menuai kecaman luas dari publik. Penunjukan sosok berusia 27 tahun yang minim rekam jejak di industri energi tersebut pada perusahaan pelat merah pengelola ribuan SPBU ini, dinilai sarat dengan praktik “politik balas budi”.
Ginka Febriyanti Ginting diketahui merupakan Koordinator Nasional BISON, kelompok relawan yang aktif memenangkan pasangan Prabowo-Gibran pada Pemilu 2024 lalu. Hingga berita ini diturunkan, manajemen PT Pertamina Retail belum memberikan penjelasan transparan mengenai kriteria kompetensi, pengalaman korporasi, maupun proses seleksi yang mendasari penunjukan Ginka untuk posisi strategis tersebut.
Kontroversi semakin memanas setelah netizen menyoroti rekam jejak Ginka yang dianggap tidak memiliki kredibilitas di bidang bisnis energi. Melalui unggahan di media sosial X (Twitter) oleh akun @dimarsasongko98 pada Rabu (24/6/2026), penunjukan ini dikaitkan dengan keterlibatan Ginka dalam aksi demonstrasi pada 28 Agustus 2025. Dalam laporan Tempo, Ginka mengakui perannya dalam menggalang 70 massa aksi dengan dana operasional sebesar Rp 9,3 juta.
Isu “massa bayaran” ini pun bukan sekadar rumor. Ketua YLBHI, Muhammad Isnur, dalam keterangannya di hadapan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPF) pada Februari 2026, secara eksplisit menyebut adanya pengakuan terkait penggunaan massa bayaran yang dikoordinir oleh kelompok BISON.
Ketidakjelasan standar seleksi di perusahaan BUMN ini memicu kritik tajam dari warganet. Banyak pihak menilai pengangkatan tersebut telah mencederai prinsip Good Corporate Governance (GCG). “Kalau ini bukan politik balas budi, tolong tunjukkan kriterianya, supaya kita semua bisa daftar juga,” tulis akun @dimarsasongko98. Senada dengan itu, akun @negeriironi menyentil fenomena jabatan komisaris yang dianggap kini hanya diperuntukkan bagi pihak yang berada di “barisan yang benar” saat kampanye, bukan karena kompetensi profesional.
Saat ini, profil Ginka Febriyanti Ginting telah terpampang resmi di laman manajemen PT Pertamina Retail. Publik kini menagih klarifikasi tegas dari manajemen Pertamina maupun kementerian terkait mengenai urgensi dan pertimbangan objektif di balik penunjukan ini guna meredam spekulasi negatif yang terus berkembang di masyarakat.(Red).
