JAKARTA, Markaberita.com – “Apalagi dengan kenaikan BBM ini, maka peluang orang untuk naik transportasi umum juga makin besar.”
Pernyataan itu meluncur dari bibir Gubernur Pramono Anung di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (10/6/2026). Sekilas, narasi tersebut terdengar seperti ajakan normatif untuk hidup lebih hemat di tengah guncangan ekonomi. Namun, ironi menghantam tak lama berselang. Pada hari yang sama, pemerintah mengonfirmasi rencana penyesuaian tarif Transjakarta dan Transjabodetabek: dari Rp3.500 menjadi kisaran Rp10.000 hingga Rp15.000.
Sebuah kenaikan hingga empat kali lipat.
Rakyat di Titik Nadir
Kita harus melihat kenyataan ini dengan kejujuran yang pahit: rakyat saat ini sedang berada di titik nadir. Sebelum wacana kenaikan tarif ini muncul, masyarakat sudah lebih dulu dihantam oleh kenaikan harga BBM yang memicu efek domino pada harga kebutuhan pokok. Daya beli terus tergerus, sementara upah minimum tidak beranjak secepat laju inflasi. Beban hidup sehari-hari kian menyesakkan dada.
Di saat rakyat sedang berjuang keras menyambung hidup—memilah dengan sangat ketat mana biaya yang harus dibayar dan mana kebutuhan yang harus dikorbankan—pemerintah justru datang dengan “solusi” yang menambah beban.
Paradoks Kebijakan yang Mematikan
Situasi ini menciptakan paradoks kebijakan yang mematikan. Rakyat didorong beralih ke transportasi umum sebagai pelarian dari mahalnya biaya BBM pribadi. Namun, ketika rakyat mulai berpindah, “pelabuhan” terakhir untuk bertahan hidup tersebut justru dipatok dengan harga yang mencekik. Jika kenaikan BBM memaksa rakyat pindah ke transportasi umum, lalu ketika tarif transportasi umum ikut dinaikkan secara drastis, ke mana lagi rakyat harus berpaling?
Selama lebih dari dua dekade, tarif Rp3.500 bagi Transjakarta bukan sekadar angka administratif. Itu adalah “tali pengaman” yang menjaga denyut mobilitas jutaan pekerja di ibu kota. Mempertahankannya selama 20 tahun adalah bentuk keberpihakan negara—sebuah pengakuan bahwa mobilitas adalah hak dasar yang harus dapat diakses oleh mereka yang penghasilannya tidak cukup untuk menanggung beban hidup yang terus membengkak.
Pertanyaan yang Tak Terjawab
Pemerintah berdalih bahwa subsidi harus diefisiensikan karena beban APBN yang terlalu berat. Argumen ini mungkin terdengar teknis dan masuk akal di atas kertas. Namun, secara moral, argumen tersebut runtuh total.
Di tengah APBN yang mencapai Rp3.800 triliun, di mana kebocoran anggaran dalam berbagai program prioritas masih menjadi rahasia umum, muncul pertanyaan tajam: Mengapa yang pertama kali dipangkas selalu “subsidi untuk rakyat”, sementara “subsidi untuk kekuasaan” seolah tak tersentuh?
Mengapa efisiensi selalu dimulai dari memangkas apa yang digunakan rakyat untuk bertahan hidup, bukan memangkas pemborosan birokrasi, proyek-proyek mercusuar yang minim manfaat, atau kebocoran anggaran yang tak kunjung disumbat?
Membebankan kenaikan biaya operasional kepada rakyat yang baru saja tercekik oleh kenaikan harga BBM adalah jalan pintas yang tidak adil. Pemerintah perlu diingatkan bahwa transportasi umum bukan sekadar bisnis jasa, melainkan infrastruktur sosial. Jika setiap beban ekonomi negara selalu dilimpahkan ke pundak rakyat, maka kita tidak sedang menyaksikan efisiensi, melainkan pengabaian tanggung jawab negara.
Domino ini harus dihentikan. Jika pemerintah memang serius ingin melakukan efisiensi, mulailah dari membenahi kebocoran di internal birokrasi, bukan dari kantong rakyat yang setiap hari berjuang hanya untuk sampai ke tempat kerja.
Rakyat sudah cukup lelah menjadi bantalan terakhir bagi setiap kegagalan kebijakan. Jika pemerintah menutup jalan bagi mereka yang berupaya hidup hemat dengan transportasi publik, maka sejatinya pemerintah sedang menutup pintu keadilan bagi warganya sendiri.(Red).
Bagaimana menurut Anda, apakah kenaikan tarif yang drastis ini merupakan bentuk pengingkaran terhadap fungsi sosial transportasi umum, atau memang keniscayaan yang harus diterima di tengah kondisi ekonomi saat ini? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar.
#TransportasiJakarta #Transjakarta #KebijakanPublik #SubsidiRakyat #EkonomiIndonesia #KenaikanTarif #KeadilanSosial #JakartaHariIni
