JAKARTA, Markaberita.com – Fenomena byar-pet yang kini menjalar dari wilayah Jawa, Madura, dan Bali (Jamali) hingga ke berbagai daerah di Pulau Sumatra bukanlah sekadar gangguan teknis biasa. Ia adalah alarm keras bagi tata kelola energi nasional yang semakin mengkhawatirkan. Baru-baru ini, jagat media sosial diguncang oleh rekaman video viral yang merekam jeritan keresahan warga di tengah gelap gulitanya pemadaman listrik. Video tersebut bukan sekadar klip; ia adalah potret nyata rakyat—dari Jakarta hingga pelosok Sumatra—yang lelah karena produktivitasnya terhenti dan kenyamanannya dirampas paksa.
Kontras yang Menyakitkan: Tagihan Tepat Waktu, Pelayanan Amburadul
Ketika krisis melanda, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, dengan sigap tampil ke publik untuk menyampaikan permohonan maaf. Namun, di balik narasi “bekerja siang malam” yang diumbar, ada satu substansi krusial yang sengaja diabaikan: kompensasi bagi rakyat yang terdampak.
Terdapat ketimpangan relasi yang sangat mencolok di sini. Setiap bulan, rakyat dipaksa patuh pada kewajiban. Sedikit saja terlambat membayar tagihan listrik, sanksi tegas—mulai dari denda hingga pemutusan aliran—langsung menghantui. PLN menuntut kepatuhan mutlak atas kewajiban finansial masyarakat. Namun, ketika PLN gagal memenuhi kewajibannya menyediakan listrik yang andal, baik di Jamali maupun Sumatra, apa yang didapat masyarakat? Hanya permohonan maaf retoris dan janji manis yang tidak memulihkan kerugian.
Video viral tersebut menjadi bukti sahih bahwa dampak pemadaman tidak bisa dianggap remeh. Rakyat kecil yang bergantung pada listrik untuk usaha mikro, pekerja yang kehilangan jam produktivitas, hingga masyarakat yang terancam keamanannya di tengah kegelapan, adalah pihak yang menanggung beban paling berat. Meluasnya krisis ke Pulau Sumatra semakin menegaskan bahwa ada kegagalan sistemik dalam manajemen stok dan distribusi energi yang dilakukan oleh PLN.
Jika PLN adalah korporasi yang profesional, seharusnya berlaku prinsip fairness atau keadilan. Jika pelayanan dasar yang dijanjikan dalam kontrak antara PLN dan pelanggan tidak terpenuhi akibat kelalaian manajemen—dalam hal ini tersendatnya pasokan batu bara dan buruknya pemeliharaan infrastruktur—maka sudah sepatutnya ada kompensasi nyata. Jangan biarkan rakyat hanya menjadi objek eksploitasi tagihan tanpa hak mendapatkan pelayanan yang layak.
Menuntut Tanggung Jawab, Bukan Sekadar Retorika
Kami mendesak PLN untuk berhenti memosisikan diri sebagai entitas yang kebal terhadap tanggung jawab. Sebagai penyedia layanan publik, PLN wajib menjamin stabilitas pasokan energi di seluruh nusantara. Jika sistem kelistrikan di dua pulau besar—Jamali dan Sumatra—bisa lumpuh secara bersamaan hanya karena birokrasi kontrak batu bara yang amburadul, maka kredibilitas manajemen PLN layak dipertanyakan oleh publik.
PLN harus segera mengkaji mekanisme kompensasi yang adil bagi pelanggan terdampak sebagai bentuk tanggung jawab moral dan profesional. Jangan biarkan rakyat terus-menerus memikul kerugian akibat ketidakbecusan tata kelola yang seharusnya menjadi tanggung jawab penuh jajaran direksi.
Ingat, listrik adalah hak dasar yang dibayar mahal oleh rakyat. Jangan perlakukan pelanggan hanya sebagai angka dalam tagihan. Rakyat sudah cukup bersabar; jangan sampai permohonan maaf yang terus diulang justru menjadi pembenaran atas kelalaian yang berulang.
Editorial Markaberita.com ini menyoroti urgensi tanggung jawab korporasi PLN dalam bentuk kompensasi nyata bagi pelanggan yang dirugikan di seluruh wilayah terdampak, termasuk Sumatra. Krisis listrik nasional ini harus menjadi momentum bagi PLN untuk melakukan perbaikan sistemik, bukan sekadar memberikan permohonan maaf yang tidak solutif.(Red).
