JAKARTA, MARKABERITA.COM – Penobatan Sherly Tjoanda sebagai Gubernur Berkinerja Terbaik tahun 2026 melalui survei nasional menuai kritik tajam. Center for Budget Analysis (CBA) menilai capaian tersebut kontradiktif dengan penggunaan APBD Maluku Utara yang lebih condong membiayai kebutuhan personal dan citra Gubernur dibandingkan pembangunan infrastruktur dasar.
Dalam keterangan tertulisnya pada Senin (4/5/2026), Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, menyebut fenomena ini sebagai lahirnya rezim “Gubernur Medsos”. Ia menyoroti bagaimana indikator kinerja saat ini mengalami pergeseran dari realitas lapangan ke etalase digital.
”Ini adalah era Gubernur Medsos. Jika dulu kinerja diukur dari berapa banyak sekolah atau jalan yang dibangun, sekarang nampaknya cukup diukur dari berapa banyak likes, views, dan puja-puji netizen di kolom komentar ponsel,” ujar Uchok.
Berdasarkan investigasi CBA, dana rakyat Maluku Utara diduga tersedot dalam jumlah besar untuk menopang penampilan Gubernur. Pada tahun 2026, Biro Umum Setda Malut mengalokasikan anggaran sebesar Rp48 juta khusus untuk tata rias Gubernur, atau rata-rata Rp4 juta per bulan.
”Bukan cuma wajah yang bersinar, mungkin sampai bayangannya pun terlihat cantik di layar ponsel berkat polesan APBD. Pantas saja setiap postingan tampil sempurna tanpa noda, karena ada uang rakyat yang bekerja keras di sana,” sindir Uchok.
Selain urusan kecantikan, CBA juga menemukan alokasi anggaran pemeriksaan kesehatan (medical check-up) dan perawatan kesehatan Gubernur yang mencapai Rp500 juta per tahun. Angka fantastis ini setara dengan Rp41,6 juta per bulan, sebuah nilai yang dinilai melukai rasa keadilan warga Malut yang masih menghadapi keterbatasan fasilitas medis di daerah.
Uchok menegaskan kritik ini menjadi sangat krusial mengingat latar belakang Sherly Tjoanda sebagai pengusaha sukses. Sebagai pemilik PT Bela Group dan PT Karya Wijaya (tambang nikel Pulau Gebe), Sherly dikenal sebagai sosok dengan kekayaan melimpah.
”Beliau adalah pengusaha besar, hartanya cukup untuk membiayai gaya hidup dan kesehatan hingga tujuh turunan. Namun ironisnya, untuk urusan personal seperti tata rias dan kesehatan rutin, masih harus ‘berbagi beban’ dengan rakyat melalui kas daerah,” tegasnya.
Menurut CBA, dana APBD tersebut seharusnya diprioritaskan untuk memperbaiki akses jalan antarkecamatan yang rusak atau fasilitas pendidikan yang terbengkalai, alih-alih untuk mempercantik citra pimpinan di media sosial.
Uchok memperingatkan masyarakat agar tidak terjebak pada hasil survei yang hanya menyentuh permukaan. Ia mendorong adanya evaluasi terhadap standar transparansi anggaran personal pejabat publik.
”Survei berhak menilai siapa yang terbaik. Namun jika kinerja terbaik hanya ada di layar ponsel sementara rakyat di lapangan masih berjuang, mungkin kita perlu buat survei baru: ‘Gubernur dengan Anggaran Terbesar untuk Kebutuhan Pribadi’. Di kategori itu, Sherly Tjoanda mungkin akan tetap menjadi juara bertahan,” pungkas Uchok.(Red/MB).
