JAKARTA, Markaberita.com – Di tengah tantangan pembangunan yang masih membentang luas di tanah Papua—mulai dari kebutuhan infrastruktur jalan hingga fasilitas kesehatan yang mendesak—muncul fenomena yang mengusik rasa keadilan masyarakat: melonjaknya anggaran pengadaan pakaian dinas aparatur sipil negara (ASN) di lingkup pemerintah provinsi se-Papua.
Tahun anggaran 2025 dan 2026 menjadi sorotan tajam publik, di mana dana miliaran rupiah dialokasikan hanya untuk pengadaan seragam. Seolah-olah kain yang dibeli ditenun dengan benang emas dan dijahit untuk keperluan seremonial yang melampaui urgensi pelayanan publik.
Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, memaparkan catatan mencengangkan terkait alokasi dana tersebut:
Tahun 2025:
- Provinsi Papua Tengah: Rp9,4 miliar
- Provinsi Papua Barat: Rp4,3 miliar
- Provinsi Papua Selatan: Rp3,5 miliar
- Provinsi Papua: Rp3,3 miliar
- Provinsi Papua Barat Daya: Rp2,2 miliar
- Provinsi Papua Pegunungan: Rp727,5 juta
Tahun 2026:
- Provinsi Papua Tengah: Rp4,9 miliar
- Provinsi Papua: Rp3 miliar
- Provinsi Papua Barat: Rp2,76 miliar
- Provinsi Papua Barat Daya: Rp2,74 miliar
- Provinsi Papua Pegunungan: Rp1,5 miliar
- Provinsi Papua Selatan: Rp964,6 juta
Menurut Uchok Sky, angka-angka tersebut tidak hanya fantastis, tetapi juga menyimpan kejanggalan serius. Pihak instansi pemerintah provinsi di Papua diduga sengaja menutupi spesifikasi pengadaan, terutama mengenai jumlah setelan (kuantitas) pakaian dinas yang akan dibeli.
”Anggaran ini sangat aneh dan janggal. Tidak ada transparansi mengenai berapa banyak setelan pakaian dinas yang dibeli dengan dana miliaran rupiah tersebut. Ini adalah bentuk ketidaktransparanan dalam penggunaan uang rakyat,” tegas Uchok Sky.
Melihat pola anggaran yang dinilai tidak masuk akal tersebut, CBA secara resmi mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk segera turun tangan melakukan penyelidikan mendalam terhadap pemerintah provinsi se-Papua.
CBA berharap aparat penegak hukum dapat membongkar dugaan praktik pemborosan ini agar anggaran negara tidak dihamburkan untuk kemewahan segelintir pihak. Uchok menegaskan bahwa prioritas anggaran seharusnya dikembalikan kepada fungsi utamanya: membangun layanan dasar, memperbaiki taraf hidup masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat di Bumi Cenderawasih.
”Kami meminta Kejagung untuk membuka penyelidikan. Anggaran ini harusnya dialihkan untuk kebutuhan nyata masyarakat Papua, bukan untuk membiayai kemewahan pakaian dinas ASN,” pungkasnya.(Red).
