JAKARTA, Markaberita.com — Rentetan pemadaman listrik massal yang kembali melumpuhkan sejumlah wilayah di Sumatera pada Jumat (22/05/2026) memicu kecaman keras dari berbagai pihak. Ketua Padepokan Hukum Indonesia, Mus Gaber, menyoroti fenomena blackout yang terus berulang ini sebagai bukti nyata adanya kegagalan sistemik dan buruknya manajemen krisis di tubuh PT PLN (Persero).
Insiden yang terjadi sejak pukul 18.44 WIB tersebut melanda wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, hingga Riau, setelah terputusnya sistem transmisi 275 kV Rumai–Muaro Bungo. Mus Gaber menegaskan bahwa gangguan tersebut bukan lagi sekadar masalah teknis biasa, melainkan cerminan dari rapuhnya tata kelola ketenagalistrikan nasional. Ia menilai, alasan gangguan teknis yang terus dijadikan dalih oleh PLN sudah tidak dapat diterima oleh publik tanpa adanya langkah pembenahan yang konkret dan transparan.
Menurut Mus Gaber, berulangnya kejadian dengan pola yang sama merupakan indikator fatal dalam manajemen risiko. Ia menyebut ketidakmampuan PLN dalam mengantisipasi gangguan serupa sebagai bentuk kegagalan kepemimpinan. Baginya, sebuah instansi yang mengelola kebutuhan vital masyarakat wajib memiliki sistem pencegahan yang tangguh, bukan justru membiarkan masyarakat terus-menerus dirugikan oleh sistem yang rentan.
Dampak dari pemadaman ini dinilai sangat luas, mulai dari terganggunya pelayanan publik dan operasional rumah sakit, kerugian bagi pelaku UMKM dan sektor industri, hingga menurunnya kepercayaan investor terhadap keandalan infrastruktur nasional. Mus Gaber pun menegaskan bahwa permintaan maaf tanpa perbaikan menyeluruh tidak akan menjawab keresahan masyarakat. Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah pusat dan Kementerian BUMN untuk segera melakukan audit independen terhadap sistem transmisi dan distribusi listrik PLN.
Audit tersebut diharapkan tidak hanya memeriksa aspek infrastruktur, tetapi juga mengevaluasi kinerja pejabat di internal PLN yang dianggap gagal dalam memitigasi gangguan berulang. Ia menuntut transparansi penuh agar publik mengetahui apakah kerapuhan sistem ini disebabkan oleh kelalaian pengawasan atau kegagalan perencanaan infrastruktur. Mus Gaber menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa negara membutuhkan sistem kelistrikan yang modern, andal, dan tangguh untuk menjamin ketahanan energi nasional, sehingga insiden serupa tidak terus berulang di masa depan.
