Ironi Negeri Loh Jinawi: Menjadi “Antek” di Tengah Runtuhnya Hegemoni Barat  

​JAKARTA, Markaberita.com – Indonesia secara historis menyandang predikat Loh Jinawi—sebuah negeri dengan kekayaan alam melimpah dan kesuburan tanah yang tak tertandingi. Namun, pakar ekonomi-politik senior Dr. Ichsanuddin Noorsy melihat realitas pahit di balik predikat tersebut. Di tengah pergeseran peta kekuatan dunia, kebijakan nasional Indonesia justru tampak semakin mengekor pada hegemoni Barat yang secara faktual sedang berada di ambang keruntuhan sistemik.

​Data geopolitik terbaru tahun 2026 menunjukkan bahwa dominasi Amerika Serikat (AS) telah kehilangan taringnya. Uni Eropa (UE), yang selama dekade terakhir menjadi sekutu tradisional, kini mulai menunjukkan pembangkangan sistematis melalui tujuh fakta krusial:

​Kedaulatan Wilayah: Penolakan tegas UE atas ambisi ekspansi AS terhadap Kanada dan Greenland.

​Beban Militer: Penolakan halus terhadap tuntutan kenaikan belanja NATO hingga 5%.

​Ketegangan Iran: UE menolak terlibat dalam petualangan militer AS di Iran.

Baca Juga  Padepokan Hukum Indonesia: "Apakah Presiden Prabowo Di-Prank PLN?" Soroti Informasi Kelistrikan Aceh yang Tidak Akurat

​Reorientasi Krisis Ukraina: Kesadaran kolektif Eropa bahwa mereka adalah korban ekonomi dari strategi Washington dalam konflik Rusia-Ukraina.

​Perang Dagang: Kecaman terhadap kebijakan tarif AS dan penguatan kerja sama strategis dengan China.

​”Bahkan simbolisme politik seperti pernyataan keras Raja Charles III terhadap Washington menjadi sinyal kuat bahwa loyalitas Eropa terhadap AS telah mencapai titik nadir. Barat sedang meluruh dari dalam,” ujar Noorsy dalam analisisnya.

​Runtuhnya hegemoni ini juga terpotret dari sisi domestik AS. Merujuk pada jajak pendapat Washington Post-ABC News-Ipsos (April 2026), sebanyak 61% publik AS secara terbuka menyatakan bahwa aksi militer di Iran adalah sebuah kesalahan fatal.

​Secara finansial, biaya perang di Iran telah membakar dana sebesar US$25 miliar dan merenggut nyawa warga Amerika. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan beban nyata bagi negara yang gagal mencapai tujuan strategisnya. Penampilan Sekretaris Pertahanan Pete Hegseth yang justru menyerang Kongres saat dikritik menunjukkan adanya keputusasaan di tingkat elit kekuasaan.

Baca Juga  Komitmen Wujudkan Low Carbon City, Pejabat Pemkot Makassar Belajar ke Kota Maniwa Jepang

​Ironi Indonesia: Terjebak dalam Mentalitas Pengikut

​Di tengah pergeseran menuju dunia multipolar, di mana kekuatan baru seperti China mulai mendominasi, posisi Indonesia justru mengkhawatirkan. Merujuk pada keterlibatan Indonesia di Board of Peace (BOP) dan kesepakatan tarif dengan AS seperti tertulis dalam Agreement on Tariff Reciprocal (ATR), terlihat jelas adanya ketimpangan posisi diplomasi dan negosiasi struktural yang akut.

​Sangat ironis jika Indonesia, dengan segala potensi Loh Jinawi-nya, masih dikelola oleh elit politik dan pebisnis yang bermental “antek asing”. Di saat Uni Eropa berani melawan tarif AS demi kepentingan ekonomi domestik, elit Indonesia justru seringkali memberikan “karpet merah” bagi kepentingan asing yang menguras kekayaan nasional tanpa nilai tambah bagi rakyat.

Baca Juga  BSS TAWARKAN PERDAMAIAN DAN GANTI RUGI ASET, OR KLIEN LQ INDONESIA LAWFIRM SAMBUT BAIK

​Indonesia seakan menikmati terus menerus posisi di persimpangan jalan. Dr. Ichsanuddin Noorsy menekankan bahwa jika para pemimpin nasional terus mempertahankan mentalitas pengabdian pada kekuatan Barat yang sedang merosot, maka kekayaan negeri ini hanya akan menjadi kutipan sejarah.

​”Sudah saatnya Indonesia berhenti menjadi pengikut setia dari agenda-agenda negara yang sedang gagal (failing states) dan mulai merumuskan kedaulatan ekonomi serta politik yang berdikari. Jangan sampai kita menjadi bangsa terakhir yang sadar bahwa ‘tuan’ yang selama ini dipuja, sebenarnya sedang tertatih menanggung beban kegagalannya sendiri,” pungkas Noorsy.

​Tentang Dr. Ichsanuddin Noorsy:

Pakar Politik dan Ekonomi Senior yang konsisten menyuarakan kedaulatan nasional berdasarkan mandat Konstitusi UUD 1945.(MB/Red).