KARAWANG, MARKABERITA.COM – Aliansi Ormas dan LSM Kabupaten Karawang kembali menelan kekecewaan setelah agenda audiensi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Karawang kembali batal untuk kedua kalinya pada Selasa (12/5/2026). Gagalnya audiensi tersebut memicu reaksi keras dari sejumlah organisasi masyarakat yang menilai Dinas PUPR Karawang tidak serius membuka ruang komunikasi publik terkait berbagai persoalan pembangunan di Kabupaten Karawang.
Sekretaris Jenderal Ormas Laskar Merah Putih (LMP) Marcab Karawang, Guruh Yanuar, mengatakan pihaknya sudah dua kali melayangkan surat resmi untuk beraudiensi dengan Dinas PUPR Karawang. Namun hingga saat ini, tidak ada satu pun pejabat yang bersedia menemui mereka untuk berdialog secara langsung.
Menurut Guruh, kondisi tersebut menimbulkan tanda tanya besar terkait komitmen transparansi dan keterbukaan Dinas PUPR Karawang terhadap kritik serta aspirasi masyarakat. Ia menilai alasan Kepala Dinas sedang berada di luar kantor seharusnya bukan menjadi penghalang untuk menerima audiensi, sebab masih ada pejabat lain yang bisa mewakili institusi.
“Kami sangat menyayangkan kejadian ini. Untuk kedua kalinya audiensi batal dengan alasan Kepala Dinas sedang ada agenda di luar kantor. Namun ironisnya, tidak ada pejabat lain yang bisa menerima kami. Ada apa sebenarnya dengan Dinas PUPR Karawang?” ujar Guruh.
Ia menegaskan, sebagai instansi yang mengelola anggaran besar dari APBD Karawang, Dinas PUPR seharusnya mampu membuka ruang komunikasi publik secara profesional dan transparan, terutama kepada elemen masyarakat yang menjalankan fungsi sosial kontrol.
Dalam agenda audiensi yang gagal terlaksana tersebut, Aliansi Ormas dan LSM Karawang sebenarnya ingin menyampaikan sejumlah persoalan krusial yang menjadi perhatian publik. Salah satu yang paling disoroti ialah banyaknya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di lingkungan Dinas PUPR Karawang yang disebut terus berulang setiap tahunnya.
Guruh menilai, temuan BPK yang terus muncul menunjukkan lemahnya pengawasan internal terhadap pelaksanaan proyek pekerjaan infrastruktur di Kabupaten Karawang. Menurutnya, hal tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah agar tidak menimbulkan kerugian lebih besar bagi masyarakat.
“Banyaknya temuan BPK yang terus berulang menandakan lemahnya sistem pengawasan terhadap proyek pekerjaan. Ini menjadi alarm serius bagi Dinas PUPR Karawang agar segera melakukan pembenahan,” tegasnya.
Selain itu, pihaknya juga menyoroti adanya dugaan praktik pungutan liar (pungli) di lingkungan Dinas PUPR Karawang yang disebut menjadi keresahan sejumlah rekanan proyek. Dugaan pungli tersebut bahkan diklaim telah dilaporkan kepada aparat penegak hukum.
“Dugaan pungli ini sudah menjadi keresahan para rekanan. Bahkan laporan terkait hal itu sudah kami sampaikan ke Polres Karawang. Kami berharap ada langkah konkret dari aparat untuk menindaklanjuti laporan tersebut,” ungkap Guruh.
Menurutnya, praktik-praktik semacam itu dapat mencederai kepercayaan publik terhadap tata kelola pembangunan daerah serta menghambat terciptanya pemerintahan yang bersih dan transparan.
Tak hanya persoalan dugaan pungli dan temuan BPK, Aliansi Ormas dan LSM Karawang juga menyoroti kualitas sejumlah pekerjaan infrastruktur di berbagai titik wilayah Karawang yang dinilai masih jauh dari harapan masyarakat. Guruh menyebut pihaknya menemukan sejumlah proyek jalan yang hanya dilakukan perbaikan tambal sulam tanpa adanya perbaikan menyeluruh atau overlay.
“Kami menemukan beberapa pekerjaan jalan yang hanya tambal sulam, bukan diperbaiki secara menyeluruh. Akibatnya kualitas jalan tidak bertahan lama dan masyarakat yang dirugikan,” katanya.
Selain persoalan kualitas infrastruktur, pihaknya juga mengaku menerima banyak aduan terkait dugaan praktik ijon proyek di lingkungan Dinas PUPR Karawang. Dugaan tersebut disebut menjadi indikasi buruknya sistem administrasi dan transparansi dalam proses pengelolaan proyek pembangunan daerah.
“Banyak aduan yang masuk kepada kami terkait dugaan ijon proyek. Ini menunjukkan bahwa sistem administrasi dan transparansi di Dinas PUPR Karawang perlu dibenahi secara serius,” tambahnya.
Aliansi Ormas dan LSM Karawang menilai pembangunan infrastruktur yang menggunakan anggaran besar dari APBD harus benar-benar diawasi agar hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat secara optimal.
Merasa dua kali upaya audiensi tidak mendapat respons yang memadai, Aliansi Ormas dan LSM Karawang memastikan akan mengambil langkah lanjutan berupa aksi unjuk rasa dalam waktu dekat. Guruh menegaskan, pihaknya telah melayangkan surat pemberitahuan aksi demonstrasi kepada Dinas PUPR Karawang, Polsek Kota Karawang, serta Polres Karawang.
“Kami akan melakukan aksi unjuk rasa dalam waktu dekat. Surat pemberitahuan sudah kami layangkan ke Dinas PUPR, Polsek Kota, dan Polres Karawang,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa aksi tersebut bertujuan untuk mengingatkan Dinas PUPR Karawang agar lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan fungsi, khususnya dalam pengelolaan anggaran pembangunan daerah.
Menurut Guruh, pihaknya tidak ingin kasus hukum yang pernah terjadi di daerah lain menimpa Kabupaten Karawang akibat lemahnya pengawasan dan buruknya tata kelola proyek pembangunan.
“Kami hanya ingin mengingatkan agar jangan sampai kasus yang terjadi di Kabupaten Bekasi terjadi juga di Karawang. Anggaran APBD Karawang sangat besar dan masyarakat berhak menikmati hasil pembangunan yang berkualitas,” tegasnya.
Aliansi Ormas dan LSM Karawang berharap pemerintah daerah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan, transparansi, serta kualitas pembangunan infrastruktur di Kabupaten Karawang agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga. Dengan memanasnya polemik ini, publik kini menanti respons resmi dari Dinas PUPR Karawang terkait berbagai sorotan yang disampaikan Aliansi Ormas dan LSM Karawang, mulai dari temuan BPK, dugaan pungli, kualitas proyek infrastruktur, hingga dugaan praktik ijon proyek yang menjadi perhatian serius masyarakat.***
