JAKARTA, Markaberita.com – Konfirmasi Istana Kepresidenan mengenai alokasi anggaran Rp100 miliar dari APBN untuk pengadaan 1.098 ekor sapi kurban Presiden Prabowo Subianto tahun 2026 telah memantik diskursus luas. Sebagai media yang memegang teguh fungsi kontrol sosial, Markaberita.com memandang perlu membedah kebijakan ini secara komprehensif—baik dari aspek teknis, etika kenegaraan, maupun perspektif syariat—guna meluruskan kekaburan narasi yang berkembang di tengah masyarakat.
Secara syariat Islam, ibadah kurban (udhiyyah) adalah ibadah ritual (mahdah) yang secara mutlak mensyaratkan penggunaan harta milik pribadi yang halal, sebagaimana prinsip bahwa Allah SWT itu Maha Baik dan tidak menerima kecuali yang baik (innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban). Penggunaan dana APBN, yang merupakan amanah uang rakyat, secara hukum fikih tidak dapat dikategorikan sebagai kurban personal seorang pejabat. Kurban personal harus didasarkan pada kepemilikan individu, sedangkan dana negara adalah harta publik (malul ‘ammah) yang pengelolaannya diatur oleh prinsip kemaslahatan.
Namun, jika dipandang dari lensa kenegaraan, langkah ini adalah instrumen kebijakan sosial pemerintah untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat luas. Dalam prinsip fiqih siyasah, tindakan pemimpin yang berorientasi pada kemaslahatan rakyat (tasharruful imam ‘ala ar-ra’iyyah manuthun bil mashlahah) adalah sebuah kewajiban. Ketika pemerintah menggunakan anggaran untuk membantu masyarakat miskin mendapatkan akses protein hewani di hari besar Islam, ini adalah bentuk ibadah sosial (hablum minannas) yang sejalan dengan semangat Al-Qur’an dalam surah Al-Hajj ayat 37: “Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai (keridaan) Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya.”
Oleh karena itu, program ini harus diposisikan secara tepat sebagai sedekah atau hibah negara, bukan kurban ritual atas nama individu. Nominal Rp100 miliar menuntut transparansi dan akuntabilitas yang luar biasa. Markaberita.com menekankan bahwa pengadaan massal ini harus diawasi ketat agar tidak ada celah inefisiensi. Pemerintah wajib memastikan setiap ekor sapi memenuhi kriteria thayyib (baik dan sehat), terbebas dari cacat fisik, dan memenuhi standar kesehatan hewan, sejalan dengan prinsip ihsan dalam menyembelih hewan.
Efektivitas program ini juga harus menyentuh sisi keberpihakan terhadap peternak lokal. Mengingat Presiden Prabowo menjadikan momentum ini sebagai langkah strategis pengembangan industri peternakan mandiri, maka kerjasama dengan peternak lokal adalah bentuk muamalah yang adil. Pemerintah harus memastikan bahwa bantuan ini tidak sekadar menjadi transaksi seremonial sekali jalan, melainkan stimulus untuk memajukan peternak agar mampu memenuhi kebutuhan daging nasional secara mandiri, sesuai dengan perintah menjaga kemandirian ekonomi umat.
Markaberita.com berkomitmen untuk terus mengawal distribusi 1.098 ekor sapi ini demi memastikan amanah dana publik tersebut sampai tepat sasaran dan memberikan dampak ekonomi nyata bagi akar rumput. Mengelola uang negara adalah tanggung jawab besar yang akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Tuhan. Kami mengingatkan bahwa integritas dalam setiap rupiah yang dikeluarkan adalah cerminan komitmen pemerintah dalam menjaga martabat serta ketahanan pangan bangsa. Iduladha 2026 harus menjadi bukti nyata bahwa kebijakan negara hadir untuk melayani rakyat, bukan sekadar simbol yang kehilangan maknanya setelah perayaan usai.
Seiring dengan momentum tersebut, segenap Pimpinan dan Redaksi Markaberita.com mengucapkan Selamat Hari Raya Iduladha 1447 H. Semoga semangat pengorbanan dan kepedulian sosial yang diajarkan dalam ibadah kurban tahun ini senantiasa mempererat tali persaudaraan serta menginspirasi kita semua untuk terus bekerja demi kemaslahatan umat dan bangsa. Iduladha 2026 harus menjadi bukti nyata bahwa kebijakan negara hadir untuk melayani rakyat, bukan sekadar simbol yang kehilangan maknanya setelah perayaan usai.(Red).
