JAKARTA, Markaberita.com – Pengumuman PBB pada 27 Maret 2026 lalu yang merilis daftar 20 kota pionir Zero Waste dunia menjadi tamparan keras bagi Jakarta. Saat kota-kota tetangga seperti Kuala Lumpur dan San Fernando (Filipina) melenggang masuk sebagai pemimpin pengelolaan sampah global, Jakarta justru masih terjebak dalam ketergantungan kuno pada gunungan sampah di TPST Bantargebang.
Namun, di balik kegagalan sistem birokrasi dan mandulnya kebijakan pemilahan sampah di tingkat hulu, ada satu kenyataan pahit yang sering kali sengaja dilupakan: Jakarta sebenarnya terselamatkan oleh para pemulung.
Jika hari ini Jakarta tidak tenggelam dalam lautan plastiknya sendiri, itu bukan karena sistem pengangkutan sampah dinas terkait yang sudah sempurna. Itu adalah berkat ribuan “pasukan tidak terlihat”—para pemulung dan sektor informal—yang bekerja 24 jam memilah sampah yang gagal dipilah oleh masyarakat dan pemerintah.
Data menunjukkan bahwa sektor informal mampu mereduksi volume sampah anorganik yang masuk ke TPA secara signifikan. Mereka adalah garda terdepan ekonomi sirkular yang nyata, memutar kembali limbah menjadi nilai ekonomi tanpa sepeser pun subsidi dari APBD yang nilainya triliunan.
Salah satu kriteria utama PBB dalam menetapkan kota pionir Zero Waste adalah inklusi sektor informal. Kota-kota seperti Accra di Ghana atau Iloilo di Filipina berhasil masuk daftar karena mereka memanusiakan pemulung dan mengintegrasikannya ke dalam sistem resmi.
Di Jakarta? Mereka masih dianggap sebagai masalah sosial, bukan mitra solusi. Kebijakan kita masih terfokus pada proyek-proyek infrastruktur raksasa yang mahal, namun sering kali mengesampingkan pemberdayaan manusia yang selama ini sudah terbukti bekerja secara swadaya.
Bantargebang dan Kebuntuan Visi
Kegagalan Jakarta menembus daftar PBB adalah bukti bahwa strategi “kumpul-angkut-buang” sudah kadaluwarsa. Bergantung sepenuhnya pada Bantargebang tanpa memperkuat infrastruktur pemilahan di tingkat kelurahan (TPS3R) dan tanpa melibatkan komunitas pemulung secara resmi hanyalah upaya menunda bom waktu.
Jakarta harus belajar dari 20 kota pionir tersebut. Perubahan perilaku masyarakat dan kebijakan yang tegas terhadap plastik sekali pakai adalah harga mati. Namun, yang lebih mendesak adalah memberikan pengakuan, perlindungan, dan integrasi terhadap sektor informal.
Sudah saatnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berhenti memandang pengelolaan sampah hanya sebagai masalah teknis pengangkutan. Ini adalah masalah kemanusiaan dan kolaborasi. Jika Jakarta ingin setara dengan Yokohama atau San Francisco dalam hal lingkungan, maka langkah pertamanya adalah mengakui bahwa selama ini Jakarta telah “berhutang budi” pada keringat para pemulung.
Tanpa mereka, Bantargebang sudah lama meledak, dan Jakarta sudah lama terkubur oleh sampahnya sendiri.
Tajuk Rencana: Redaksi Markaberita.com
