JAKARTA, Markaberita.com – Di tengah volatilitas ekonomi tahun 2026, daerah tidak boleh lagi menjadi subjek yang pasif. Kita sedang menghadapi tantangan nyata di mana ketergantungan pada pusat harus dikurangi demi menjaga kedaulatan ekonomi wilayah. Di garda terdepan perjuangan ini, Bank Pembangunan Daerah (BPD) tidak boleh lagi sekadar menjadi “kasir” pemerintah. BPD harus bertransformasi menjadi benteng pertahanan ekonomi masyarakat sekaligus motor utama ketahanan fiskal daerah.
Saatnya BPD Naik Kelas, Setara dengan Himbara
Sudah terlalu lama BPD dipandang sebelah mata. Padahal, potensi ekonomi daerah—khususnya dari para pengusaha lokal yang berorientasi ekspor—sangatlah masif. Agar tidak terus bergantung pada bank-bank di pusat, BPD wajib bertransformasi menjadi bank devisa yang kompetitif dan setara dengan Bank Himbara.
Dengan menjadi bank devisa, produk dana dan jasa yang ditawarkan BPD akan menjadi jauh lebih menarik dan kompetitif. Para pelaku usaha daerah tidak perlu lagi “lari” ke ibu kota untuk urusan devisa. Dengan memusatkan transaksi di daerah, kita memacu transformasi fully digital sekaligus menciptakan kemandirian perbankan yang kokoh.
Menakar Ulang Kebijakan DHE: Keadilan untuk Daerah
Salah satu poin krusial yang harus diperjuangkan adalah pengelolaan Devisa Hasil Ekspor (DHE). BPD harus diberikan peran lebih besar dalam mengelola DHE para pengusaha di daerahnya sendiri. Namun, kami menekankan satu hal: skema escrow untuk penempatan DHE di daerah tidak boleh dibatasi oleh aturan waktu yang kaku.
Fleksibilitas penempatan ini bukan sekadar soal kenyamanan, melainkan upaya memastikan dana tersebut tetap berputar di daerah untuk membiayai sektor-sektor produktif. Dengan tata kelola yang profesional, penempatan DHE di BPD akan jauh lebih terkontrol, efektif, dan yang terpenting, berjalan dengan prinsip fairness (keadilan). Daerah penghasil devisa sudah selayaknya merasakan manfaat langsung dari hasil keringat pengusahanya.
Dampak Nyata: PAD yang Komprehensif
Optimalisasi peran BPD dalam pengelolaan devisa adalah kunci menuju Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih komprehensif. Ketika dana devisa dikelola di BPD, multiplier effect-nya akan terasa instan: dividen kembali ke kas daerah, basis pajak meningkat, dan perputaran ekonomi lokal menjadi jauh lebih sehat.
Inilah wujud nyata BPD sebagai benteng pertahanan. BPD yang kuat secara devisa akan menjadi perisai masyarakat dari guncangan inflasi sekaligus memberikan kepastian fiskal di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Sudah saatnya kepala daerah berhenti melihat BPD sebagai objek kepentingan politik jangka pendek. Berikan ruang bagi BPD untuk berinovasi dan beroperasi secara profesional. Kepala daerah yang visioner adalah mereka yang memperkuat BPD sebagai mesin penggerak ekonomi, bukan yang justru menjadikannya “stempel” bagi kepentingan praktis.
BPD yang mandiri dan kuat adalah pertahanan terakhir masyarakat daerah di tengah badai ekonomi. Mari kita dorong BPD bukan lagi sebagai bank daerah yang stagnan, melainkan sebagai kedaulatan finansial yang memastikan rakyat tetap berdaya dan sejahtera.
Editorial ini merupakan sikap kritis Markaberita.com dalam memandang urgensi penguatan ekonomi daerah di tahun 2026. Kami menegaskan bahwa BPD adalah aset strategis milik rakyat, bukan milik segelintir elite politik. Redaksi mengajak seluruh pemangku kepentingan, dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, hingga Pemerintah Daerah, untuk meninjau kembali kebijakan pengelolaan devisa yang selama ini cenderung sentralistik.
Kami percaya, kedaulatan ekonomi Indonesia dimulai dari kemandirian daerah. BPD yang profesional, transparan, dan memiliki kapasitas setara bank nasional bukan lagi sebuah pilihan, melainkan keharusan untuk menjaga stabilitas bangsa dari guncangan ekonomi global.
Markaberita.com akan terus mengawal isu ini hingga BPD benar-benar berfungsi sebagaimana mestinya: menjadi tulang punggung ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat di daerah.(Red).
